Jalan Buntu Palestina Pasca Aneksasi

oleh -106 views
Para aktivis perdamaian lokal dan internasional berdiri di atas balok beton, bagian dari tembok pemisah Israel yang kontroversial, setelah menariknya hingga jatuh saat protes di dekat Kota Ramallah, Tepi Barat, tanggal 9 November 2009 untuk menandai peringatan 20 tahun jatuhnya Tembok Berlin di Jerman. (Foto: Getty Images/AFP/Abbas Momani)
Para aktivis perdamaian lokal dan internasional berdiri di atas balok beton, bagian dari tembok pemisah Israel yang kontroversial, setelah menariknya hingga jatuh saat protes di dekat Kota Ramallah, Tepi Barat, tanggal 9 November 2009 untuk menandai peringatan 20 tahun jatuhnya Tembok Berlin di Jerman. (Foto: Getty Images/AFP/Abbas Momani)

JAKARTA-1 Juli adalah hari yang tidak menyenangkan bagi warga Palestina, ketika pendudukan Israel di Tepi Barat direncanakan akan meningkat menjadi aneksasi formal. Awal tahun ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menempa perjanjian pembagian kekuasaan dengan lawan politiknya, Benny Gantz. Pembagian kekuasaan itu memberinya wewenang untuk memenuhi janji kampanye terbesarnya: menganeksasi permukiman Israel di Tepi Barat bulan depan.

Rencana aneksasi itu memicu amarah di Ramallah, di mana Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bulan lalu mengumumkan Otoritas Palestina tidak akan lagi berkoordinasi dengan Israel dalam hal keamanan atau mematuhi setiap perjanjian yang ada.

“Organisasi Pembebasan Palestina dan Negara Palestina dibebaskan dari semua perjanjian dan kesepakatan dengan pemerintah Amerika dan Israel, dan semua kewajiban berdasarkan pada kesepakatan dan perjanjian ini, termasuk yang keamanan,” kata Abbas pada pertemuan darurat, dikutip dari World Politics Review.

Dalam beberapa hal, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump membuka jalan untuk apa yang terjadi saat ini. Pada 2018, Trump mengumumkan AS akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke sana dari Tel Aviv. Keputusan itu bertentangan dengan kebijakan resmi AS selama beberapa dekade sebelumnya, yang mengakui Yerusalem seharusnya menjadi ibu kota bersama dalam solusi dua negara.

Pemerintahan Trump juga telah memotong bantuan kemanusiaan untuk Palestina senilai ratusan juta dolar; mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, yang direbut Israel dari Suriah setelah perang 1967; dan mengajukan rencana perdamaian baru yang sangat kontroversial.

Diresmikan pada Februari dan diklaim oleh Gedung Putih Trump sebagai “kesepakatan abad ini,” rencana perdamaian itu disukai Israel, yang memungkinkannya untuk mencaplok semua pemukimannya di Tepi Barat serta Lembah Jordan, meninggalkan orang-orang Palestina nyaris tanpa negara sama sekali. Pejabat senior AS sejak itu menyatakan, Israel bebas memutuskan apakah akan melanjutkan pencaplokan, yang secara efektif memberi negara itu lampu hijau.

Dengan arti lain, proposal Trump dan rencana aneksasi Israel hanya mengungkapkan bahwa upaya seluruh generasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian internasional yang akan mewujudkan Palestina merdeka mungkin telah hancur sejak awal.

“Aneksasi de jure, dan kemampuan Israel untuk mengimplementasikannya tanpa menerima konsekuensi dari komunitas internasional, mempertanyakan seluruh strategi Organisasi Pembebasan Palestina selama beberapa dekade terakhir,” ujar Nathan Thrall, penulis The Only Language They Understand: Forcing Compromise in Israel and Palestine dan mantan direktur Proyek Arab-Israel di International Crisis Group, dinukil dari World Politics Review.

“Aneksasi yang sukses akan memberikan bukti yang hampir tidak dapat dibantah, jalur negosiasi dan diplomasi, dan ketergantungan pada hukum internasional dan institusi internasional, telah gagal.”

Selama beberapa dekade, Palestina telah mengandalkan proses perdamaian formal sementara Israel terus memperluas pemukimannya lebih jauh ke tanah Palestina. Jika ditinjau kembali, tampak jelas orang Israel tidak pernah benar-benar bernegosiasi dengan itikad baik. Proses perdamaian yang telah bertahan selama lebih dari 25 tahun sekarang telah mati dan terkubur, tanpa kemungkinan resusitasi.

Rencana Trump “menjabarkan semuanya dengan jelas, tanpa fasad diplomatik ini,” kata Yara Hawari, analis kebijakan senior di lembaga ahli Al-Shabaka, kepada World Politics Review. Namun, dia yakin, perkembangan ini sebenarnya bisa memaksa warga Palestina untuk mengevaluasi kembali pencarian mereka untuk kenegaraan.

“Ini benar-benar merupakan kesempatan untuk refleksi diri,” tuturnya, “dan berpikir tentang mengapa kepemimpinan kita telah gagal, dan apa mekanisme kepemimpinan saat ini. Ini saatnya untuk perubahan serius dan radikal dalam kepemimpinan, yang akan mengarah pada sebuah badan yang akan mewakili semua rakyat Palestina.” (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *