Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/66 (YPKP 65) Temukan Kuburan Massal di Cirebon

oleh -225 views
Kuburan massal di Blok Dongkol Desa Asem, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. (Dokpri YPKP 1965)

SUATU hari Perdana Menteri Justin Trudeau menangis setelah menyampaikan permintaan maafnya pada suku-suku asli Kanada. “Saya berjanji kita akan memperbarui dan menghormati hubungan itu,” kata Trudeau, dalam pidatonya, menanggapi laporan akhir Truth and Reconciliation Commission (TRC) Kanada pada 15 Desember 2015 lalu.

Trudeau merujuk hubungan pemerintah dengan suku-suku minoritas dari First Nations (“Indian”), Metis, dan Inuit. Sebanyak 150 ribu anak dari tiga suku bangsa asli Kanada itu direnggut dari keluarga dan lingkungannya dan dimasukkan ke sekolah asrama (Indian Residential School) pada kurun 1840an-1900an. Sebagian mengalami kekerasan fisik dan seksual, juga banyak yang meninggal dunia karena perlakuan dan lingkungan buruk.

Truth and Reconciliation Commission (TRC) atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), lembaga yang menyelidiki pelanggaran-pelanggaran ini di Kanada, membutuhkan waktu selama 6 tahun untuk menyelidik. Hasil kerja para komisioner yang mengungkap 6.750 kisah pelanggaran serta 94 seruan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Tak hanya di Kanada, kejahatan serius juga terjadi pada warga sipil di pelbagai negara lain. Sebutlah Afrika Selatan, Rwanda, Yugoslavia, Chili, juga Timor Leste. Setelah berhasil melewati masa penuh pelanggaran hak-hak dasar, negara-negara ini menggelar mekanisme pencarian kebenaran dan berujung pada rekonsiliasi.

Bagaimana dengan Indonesia?

Tak semua bagian masyarakat senang dengan langkah awal yang dilakukan pemerintah menuju rekonsiliasi. Pembahasan Tragedi 1965 dari sisi sejarah di Simposium Aryaduta mendapat banyak respons negatif. Tak sedikit yang menyalahpahaminya.

Dalam catatan Harian Rakyat Cirebon, akhir 2015, International People’s Tribunal (IPT65) diselenggarakan di Den Haag Belanda dan mendesak Pemerintah Indonesia agar meminta maaf kepada korban, melakukan penyidikan dan mengadili semua pelanggaran HAM. IPT, atau Pengadilan Rakyat Internasional, tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengeksekusi keputusan tersebut.

April 2016, pemerintah menggelar “Simposium Nasional: Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” di Hotel Aryaduta. Selain perwakilan pemerintah, simposium tersebut dihadiri perwakilan penyintas dan korban kekerasan, eks-tapol ’65, akademisi, serta para pegiat HAM. Usai simposium, pernyataan Presiden Jokowi memerintahkan penyelidikan atas dugaan keberadaan kuburan massal korban 1965, adapun Luhut Panjaitan yang menjabat Menkopolhukam saat itu meminta masyarakat menyerahkan bukti-bukti keberadaan kuburan massal.

Namun, salah satu korban Tragedi 1965, dan Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/66 (YPKP 65) Bedjo Untung mengungkapkan sejauh ini, telah melakukan penelitian karena dilatarbelakangi ada semacam tantangan dari Luhut Panjaitan. “Saat itu (Luhut Pandjaitan menjabat sebagai Menkopolhukam.red), beliau mengatakan begini,”Tunjukkan kalau memang ada kuburan massal saya akan minta maaf.”Setelah kami laporkan, saat itu jumlahnya baru 116, ternyata bertambah lagi, dan Menkopolhukam keburu diganti. Tetapi, beliau termasuk yang menyangkalnya,” ungkapnya kepada Harian Rakyat Cirebon, Selasa (4/8).

Bedjo Untung juga mengungkapkan pihaknya telah menemukan kuburan massal di wilayah Cirebon. “Tim Peneliti Kuburan Massal YPKP 65 yang meninjau ke lokasi terdiri dari Eddy Sugianto, Nurachman, Wahid, Bedjo dan Darsono. Menurut saksi mata yang bernama Misbach – seperti yang disampaikan kepada Pak Nurachman seorang Relawan/Korban 65 YPKP 65 Cirebon yang juga teman sekampungnya, di tempat tersebut dikuburkan 8 orang Tapol yang diduga sebagai anggota/simpatisan PKI,” ungkapnya.


Berikut ini petikan wawancaranya.


Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) menyerahkan bukti tambahan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tahun 1965, berupa temuan kuburan massal ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kuburan massal tersebut tersebar di 16 provinsi di Indonesia. Sejauh amatan Anda apa langkah yang diambil oleh Kejaksaan Agung hingga saat ini, bisa Anda ceritakan?

Kejaksaan Agung belum merespons secara serius laporan temuan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) tentang kuburan massal. Tetapi, yang jelas seluruh dari daftar kuburan massal yang sudah diterima Kejaksaan Agung seharusnya bisa dipelajari.

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/66 (YPKP 65) menyertakan perwakilan dari berbagai daerah, bersama organisasi korban tragedi 65 lainnya menemui komisioner Komnas HAM di Jakarta. Delegasi korban yang ikut datang dari Cirebon, Pekalongan, Cilacap, Magelang, Yogyakarta dan Jakarta. Terutama di wilayah Cirebon apakah juga ditemukan lokasi kuburan massal?

Di Cirebon, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) juga menemukan kuburan massal itu lokasinya di Blok Dongkol Desa Asem, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Lokasi terletak kira-kira 4 kilometer di belakang Pabrik Gula Karangsuwung Kec. Karangsembung Cirebon arah barat. Menurut saksi mata ada 8 orang tapol yang dibunuh. Salah satunya, masih keluarga dekat dengan saksi mata yang bernama Misbach. Tahun 1965, ia adalah anggota Kogama (Komando Aksi Pemuda Agama) sebuah organisasi massa bentukan militer  di wilayah Cirebon untuk penumpasan PKI dan simpatisannya/pengikut Bung Karno. Salah satu orang tapol yang akan dieksekusi itu adalah saudaranya. Oleh karena itu, Misbach menyesal dan mengucapkan permintaan maaf kepada keluarga korban. Belum lama ini, Misbach sudah meninggal dunia. Tetapi, kawannya Misbach yang dilapori ini bernama Nurrahman tinggal di Karangwareng. Kuburan massal di wilayah Cirebon ini cukup terawat baik karena dekat dengan kuburan Tionghoa, letaknya di tengah sawah jauh dari perkampungan.

Soal temuan kuburan massal, apa saja tindak lanjut yang diharapkan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/66 (YPKP 65)?

Saya mendesak kepada pemerintah supaya menidanklanjuti karena ini temuan awal. Upaya baik itu Kejaksaan Agung, Komnas HAM maupun Kemenko Polhukam menindaklanjuti dan ini sebagai bukti tambahan memang betul-betul terjadi adanya mass killings tahun 1965.  Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/66 (YPKP 65) melakukan penelitian ini karena dilatarbelakangi ada semacam tantangan dari Pak Luhut.  Saat itu (Luhut Pandjaitan menjabat sebagai Menkopolhukam.red), beliau mengatakan begini,”Tunjukkan kalau memang ada kuburan massal saya akan minta maaf.”Setelah kami laporkan, saat itu jumlahnya baru 116, ternyata bertambah lagi, dan Menkopolhukam keburu diganti. Tetapi, beliau termasuk yang menyangkalnya. Dengan adanya temuan kuburan massal ini, saya mengharapkan kepada pemerintah daerah setempat untuk merawatnya supaya lokasi ini tidak dirusak dan dihancurkan. Saya mendesak lokasi kuburan massal ini bisa dijadikan Memorial Park, tempat mengenang peristiwa 1965 sebagai tanda pembelajaran dan bahan studi generasi penerus mengetahui sejarah yang benar. Harapan kami, tidak ada lain kecuali untuk mengenang sejarah kelam ini supaya tidak bisa dilupakan sebagai pembelajaran publik.

Presiden Joko Widodo menandatangani PP No. 35 Tahun 2020 tentang “Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban” pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020. Bagaimana tanggapan Anda?

Setelah saya pelajari PP No. 35 Tahun 2020 ini, ternyata mengkhususkan untuk korban terorisme. Jadi, korban terorisme justru mendapatkan pengharagaan yang lebih tinggi daripada kita korban pelanggaran HAM berat. Meskipun demikian, pegangan kami ialah korban pelanggaran HAM berat ini dikaitkan dengan UU LPSK No.13 Tahun 2006 dan revisinya UU LPSK No.31 Tahun 2014. Dan, ini pun LPSK tidak bisa mengeksekusi korban pelanggaran berat tahun 1965 karena sampai hari ini belum ada pengadilan HAM yang memberikan kepastian hukum kepada para korban. Dengan kata lain, UU LPSK memang tidak bisa dipakai untuk para korban pelanggaran berat tahun 1965. Saya terus terang sangat kecewa. Saya harapkan pemerintah segera merivisi atau katakanlah bagaimana para korban pelanggaran berat tahun 1965 juga memperoleh hak-haknya. Semestinya, korban-korban pelanggaran berat tahun 1965 lebih tinggi dari korban terorisme karena jumlahnya lebih besar. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *