Mendagri Minta Pemda Tidak Ragu Percepat Realisasi Penyerapan Belanja Daerah

oleh -78 views
Mendagri Tito Karnavian (kedua dari kanan)/Net

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemeritah Daerah (Pemda) tidak lagi ragu mempercepat realisasi penyerapan belanja daerah. Sikap ragu itulah yang ternyata menimbulkan kelonggaran terhadap masuknya resesi dan tumpulnya roda ekonomi daerah.

Tak kalah penting, Mendagri juga menghimbau agar Pemda yang persentase realisasi belanja masih di bawah 30% untuk segera merealisasikan anggarannya. Fakta-fakta yang ada pun makin menohok setelah munculnya angka-angka minus.

Salah satunya realisasi pendapatan dan belanja daerah disebabkan oleh beberapa faktor tekanan akibat tingginya target. Belum lagi rendahnya pungutan terhadap potensi pajak dan retribusi akibat dampak dari pandemi Covid-19 (Selengkapnya lihat grafis).

Sampai tingginya Pemda menetapkan target pendapatan tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki. ”Dan jelas dampaknya terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya penerimaan negara dampak dari pandemik Covid-19,” ungkap Mendagri dalam Rakor melalui Video Conference yang membahas efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Gedung B Lt.2 Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (27/8).

Permasalahan kedua yang muncul kepala daerah berhati-hati dalam melakukan belanja memperhatikan cashflow pendapatan, kurangnya ketersediaan dana akibat pengurangan dana transfer yang berimbas pada pendanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer. ”Pemda cenderung melakukan lelang di triwulan dua dan pihak ketiga cenderung menarik dana pembayaran kegiatan pengadaan pada akhir tahun,” ungkapnya.

Sehingga, Mendagri membuat beberapa strategi untuk membantu daerah agar dapat melakukan percepatan penyerapan pendapatan. Pertama melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat.

Kedua, melakukan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah dan stakeholder terkait. Ketiga, meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya optimalisasi kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. ”Termasuk meningkatkan pemanfaatan IT dalam melakukan pemungutan PAD,” terangnya.

Mendagri menambahkan, untuk masalah rem atau penaganan kesehatan, Ketua Satgas Covid-19, Letjen Doni Monardo akan memaparkan sekaligus menyampaikan evaluasi dan arahan terkait dengan penanganan Covid. Kemudian untuk pemulihan ekonomi nasional, akan disampaikan juga oleh pejabat terkait. Misalnya akan diulas, data-data belanja. Khususnya belanja daerah yang banyak juga masih dibawah rata-rata nasional.

”Belanja ini belanja pemerintah menjadi instrumen yang paling penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, di tingkat pusat belanja pusat juga dievaluasi , dan Bapak Presiden meminta untuk kami selaku Mendagri dibawah arahan dari Bapak Menkopolhukam untuk melaksanakan evaluasi belanja daerah,” ujarnya.

Terkait dengan realisasi belanja diakuinya, sebagian ada yang bawah rata-rata nasional. Tentu, kementeriannya coba mengevaluasi ini. Berusaha mencari tahu melalui Inspektorat Jenderal Kemendagri apa saja masalahnya, sehingga belanja belum terealisasi sesuai target. ”Salah satunya adalah kekhawatiran akan adanya masalah hukum,” terangnya.

Hadir Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkominfo) Mahfud MD. Dalam kesempatan itu mantan Ketua MK itu menegaskan, pemulihan ekonomi harus seiring sejalan. Harus saling terkait. Dalam kontek itu pula, Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 yang menitikkan pada dua hal. Pertama penanggulangan Covid-19 dan yang kedua pemulihan ekonomi nasional. ”Nah jadi disitu ada dua hal yang harus kita kerjakan bersama karena tidak mungkin kita tidak melakukan ini di dalam perkembangan sekarang ini,” kata dia.

Karena itu, kata Mahfud, di masa pandemik ini ada dua arah dalam kehidupan bernegara. Pertama, dalam kebijakan fokusnya tetap memerangi atau menanggulangi Covid-19 dengan sekuat-kuatnya. Yang kedua memulihkan secara pelan-pelan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dengan seluruh aspek kehidupan baik itu ekonomi, politik, agama atau sosial.

”Langkah lanjut dari itu maka keluarlah Perpres itu tadi, yang kemudian fokusnya ada dua, yaitu PC dan PEN. PC adalah penanggulangan Covid-19 dan PEN adalah pemulihan ekonomi nasional. Objektif saja dan tidak bisa disembunyikan,” jelasnya.

Mahfud menambahakan Indonesia sedang diambang resesi. ”Kalau secara logika ilmu dan kecenderungan metodologis yang ada, bulan September atau sesudah bulan September atau awal Oktober akhir, september kita itu akan memasuki apa yang dimaksud resesi ekonomi, tidak bisa terhindarkan,” ungkapnya.

Kondisi ini yang mengharuskan semua unsur pemerintahan harus bekerja keras di dalam dua cabang atau dua anak panah kebijakan pemerintah, yaitu PC dan PEN. Tapi kata Mahfud, jangan terlalu paranoid dengan resesi. Resesi itu adalah istilah teknis dari satu situasi. ”Resesi itu tidak sama dengan krisis. Resesi adalah suatu keadaan dimana suatu negara secara berturut-turut dalam dua kuartal, pertumbuhan ekonominya itu minus atau di bawah satu atau juga di bawah nol,” jelasnya.

”Itu resesi. Nah kita yang kemarin sudah minus 5,32 yang kuartal kemarin. Kuartal berikutnya ini menurut perhitungan logis secara metodologis juga perhitungan lembaga-lembaga dunia dan lembaga kita sendiri,” timpalnya.

Mahfud berharap, kalau pertumbuhan di bawah nol sampai dua kali, Tuhan masih memberikan jalan kepada bangsa Indonesia keluar dari apa yang disebut resesi. Dalam konteks ini Rakor yang digelar menjadi penting. ”Ini menjadi penting kita bertemu di dalam sebuah koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Mendagri ini, bahwa karena yang disebut resesi itu tidak selalu berarti krisis. Krisis ekonomi, krisis pangan atau apapun, maka kita harus bekerja agar ekonomi tumbuh,” ujarnya.

Dalam kondisi seperti sekarang, kata Mahfud, ada program-program utama yang mencakup lima hal yang mesti diperhatikan. Pertama, Indonesia aman, aman dari Covid-19. Kedua, Indonesia sehat. ”Maka arah kebijakan tentang 5 situasi yang akan dipilih ini tadi, itulah yang kemudian dituangkan didalam kebijakan dalam PC dan PEN tadi,” katanya.

Presiden Jokowi sendiri, lanjut Mahfud, telah meminta semua unsur pemerintahan baik pusat dan daerah untuk membelanjakan seluruh anggaran. Ini sangat penting agar ekonomi rakyat itu bergerak. Sehingga rakyat dipacu untuk melakukan kegiatan ekonominya sendiri.

”Di sini ada KPK, BPKP dan sebagainya. Presiden dalam beberapa rapat berkali-kali segera belanjakan uang yang disediakan oleh APBN dan APBD, tetapi tetap secara benar, tetapi tetap didalam kerangka hukum yang benar, makanya KPK, BPKP ikut mendampingi. Jangan takut, kami pemerintah sudah berbicara dengan KPK dengan BPKP, BPK, agar pengawasan tetap dilakukan,” ujarnya.

Sementara terkait dengan Perpres, kata dia, muncul istilah bekerja dengan menyeimbangkan antara rem dan gas. Ibarat mobil ada rem dan gas. Kemudian ada setirnya. Pesiden dan semua elemen pemerintahan, para pemangku kebijakan baik di pusat dan daerah adalah setirnya. Supir yang mengendalikan.

”Sebagai supir kita itu pemegang setir sekaligus bisa menjadi setirnya itu sendiri, tegakkan prokol kesehatan. Oleh karena itu Perpres Nomor 18 itu disusun dengan adanya Inpres Nomor 6 tahun 2020, itu remnya, mau ngegas mau membangun, hati-hati ada bahaya di tengah kita. Ada Covid. Oleh sebab itu ada rem, pendisiplinan protokol kesehatan, dan penegakan hukum,” pungkasnya. (fin/ful)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *