Praktisi Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Sangat Lemah

oleh -371 views
Tjandra Widyanta, SH, Praktisi Hukum

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan data kekerasan yang dialami anak selama pandemi covid-19 melanda Indonesia.
Data yang dihimpun oleh SIMFONI PPA per tanggal 2 Maret-25 April 2020 menyebutkan, terdapat 368 kasus kekerasan yang dialami anak, dengan korban sebanyak 407 anak (300 anak perempuan dan 107 anak laki-laki).

Adapun bentuk kekerasan yang paling besar dialami oleh anak adalah kekerasan seksual yakni 58,21 persen.

Bintang menambahkan bahwa selain kasus kekerasan, isu lain yang juga ditemukan adalah risiko keterpisahan anak dari pengasuh atau tidak tersedianya pengasuh karena pengasuh inti tertular atau meninggal dunia karena Covid-19.

Bersama Harian Rakyat Cirebon, Tjandra Widyanta menegaskan khusus untuk penanganan kekerasan pada anak dalam hal proses penegakan hukum seyogyanya agar diberi kebijakan tersendiri agar ditangani secara cepat singkat dan biaya murah.

“Untuk perundungan verbal pelanggaran ITE memerlukan biaya yaitu utk pemeriksaan akun di lab kriminal itu butuh biaya,” ungkapnya, Minggu (13/9).

Berikut petikan wawancaranya.

Kasus kekerasan fisik terhadap anak di Indonesia sangat tinggi, menurut data Kementerian Sosial. Sepanjang tahun 2020, sebanyak 8.259 kasusu kekerasan yang melibatkan anak, 3.555 kasus terkait dengan kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Bagaimana tanggapan Anda?

Data tersebut adalah data secara keseluruhan atas kekerasan pada anak, Dalam UU Sistem Peradilan Anak. istilah anak yang berhadapan hukum itu dibagai menjadi 3 kategori yaitu (Pasal 1 butir 2 UU No.11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Anak)
Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak Sebagai Pelaku, (pasal 1 butir 3 UU no.11 Th 2012) ;
Anak Sebagai Korban, (Pasal 1 butir 4 UU No.11 th 2012)
Anak sebagai Saksi. (Pasal 1 butir 5 UU No.11 Th 2012)

Sehingga bila dikaitkan dengan konsep hukum terkait kekerasan anak dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum data tersebut adalah hanya kekerasan anak sebagai pelaku pidana, dan sebagai korban saja. Karena data yang selalu dimunculkan biasanya data yang tidak termasuk kategori anak sebagai saksi. Mengamati tingginya kasus tersebut menurut saya masih lemahnya kordinasi pengawasan terhadap kewajiban dan tanggung jawab kepada perlindungan anak dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat dan lingkup negara. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak terletak pada keluarga (orang tua), masyarakat dan pada negara. Kesemuanya sudah diatur dalam UU No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 26 kewajiban dan tanggung jawab untuk keluarga /orang tua, pasal 25 untuk masyarakat dan pasal 21 untuk negara/pemda. Berjalan sendiri-sendiri terlihat dari kurangnya kerja sama di semua tahapan penanganan kasus kekerasan anak seperti dalam tahap identifikasi (pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi dan pendampingan korban), untuk mendapatkan akses layanan medis, akses layanan rehabilitasi , akses layanan bantuan hukum, reintegrasi sosial,dan pemulangan. Tahapan tersebut sudah diatur dalam Permen PP-PA No.2 Th 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan

Kekerasan anak terjadi karena negara gagal buat kebijakan perlindungan anak. Bagaimana pendapat Anda?

Kalau dikatakan negara gagal membuat kebijakan perlindungan anak, saya rasa tidak. Negara justru sudah mengeluarkan banyak kebijakan berkaitan dengan perlindungan anak dengan mengeluarkan kurang lebih 22 (dua puluh dua) UU tentang perlindungan anak belum termasuk peraturan menteri lainnya terkait perlindungan anak. Jadi sebenarnya negara dalam hal ini pemerintah sudah cukup mengakomodasi kepentingan anak dengan membuat kebijakan perlindungan anak.

Pasal manakah yang bisa digunakan untuk menjerat seseorang yang telah diduga melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Bisa Anda jelaskan?

Pasal yang digunakan untuk menjerat orang yang diduga melakukan kekerasan fisik pada anak yaitu: pasal 76 C juncto Pasal 80 UU No. 35 Th 2014
Pasal 76 C UU 35/2014 yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”
Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU No. 35 Th 2014:
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan data kekerasan yang dialami anak selama pandemi covid-19 melanda Indonesia. Sejauh mana pengamatan Anda sebagai praktisi hukum?

Menurut saya adanya peningkatan kekerasan anak pada masa pandemi covud 19 adanya factor tekanan pikiran sehingga menyebabkan banyak orang stress dan memicu emosi karena bosan berada di rumah dan tidak ada kegiatan, akibat kehilangan pekerjaan. Dengan demikian bisa mendorong orang melakukan tindakan criminal terhadap anak yaitu sekedar melampiaskan rasa frustasinya/kekecewaanya. Untuk proses penegakan hukum sendiri terhadap anak korban kekerasan dirasa masih lamban terkendala adanya kekuatiran untuk keluar rumah pada masa pandemi. Orang tua yang akan mendampingi anak korban kekerasan untuk melapor ke polisi kuatir tertular sehingga banyak yang mengurungkan niatnya melapor. Lalu kendala selanjutnya yaitu alasan klasik dalam proses penegakan hukum memerlukan biaya. Seperti contohnya anak korban kekerasan fisik bila mau melapor diharuskan menyertakan hasil visum dokter dan itu memerlukan biaya yang relative besar. Juga terhadap anak korban kekerasan psikis diharuskan menyertakan hasil penilaian psikolog terlebih bila anak korban mengalami kekerasan psikis berupa perundungan verbal lewat sosial media, dikenakan UU ITE diharuskan melampirkan hasil laboratorium criminal dari mabes polri. Kesemuanya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikan semakin banyak anak korban kekerasan yang tidak tuntas dalam mencari keadilan akibatnya hukum tumpul kebawah dan hukum belum menjadi panglima.

Bagaimana Anda melihat konteks tersebut di wilayah Cirebon?

Untuk konteks di wilayah Cirebon, kami rasa sama yaitu terkendala masalah biaya dalam proses penegakan hukum untuk mencari keadilan sehingga perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan masih sangat lemah. Seperti kita ketahui anak korban kekerasan menurut data adalah yang paling banyak anak korban kekerasan psikis yang tidak diekspos oleh media. Seperti contoh anak mengalami perundungan secara psikis oleh orang tua atau orang dewasa. Seperti kasus yang saya tangani dimana menangani anak korban kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur yaitu dengan membatasi anak bertemu orang tuanya begitupun seballiknya, juga kasus anak yang mengalami depresi akibat mengalamai kekerasan psiskis berupa perundungan secara verbal lewat media sosial dengan mengkata-katai kasar, bahkan dengan mengancam/mengitimidasi yang mengakibatkan anak mengalami situasi tidak aman dan nyaman dan berdampak psikis pada anak membekas yang mengakibatkan trauma sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Dalam proses penegakan hukum, pejabat yang berwenang terkesan lamban dalam menerima laporan pengaduan masyarakat.


Berbicara mengenai sebuah laporan, di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Indonesia dinyatakan bahwa Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Definisi perihal mengenai “Laporan” tersebut tertuang di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.


Perihal laporan/pengaduan dari masyarakat seyogyanya penegak hukum wajib diterima, sesuai Pasal 8 Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 yang berbunyi :

” Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK.”
“Perlu diingat, masyarakat atau warga negara mempunyai hak untuk melaporkan atas suatu tindak pidana atau yang diduga tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP,”

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 3 khususnya huruf b Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dijelaskan juga pihak kepolisian atau pejabat yang berwenang yang menerima laporan atau pengaduan salah satunya ditugasi untuk menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi ;
Kenyataan dilapangan ketika kami akan melapor adanya penolakan dengan alasan akan mempelajari dulu kasusnya karena kasus yang dilaporkan merupakan rentetan lingkaran peristiwa dimana pelapor dan terlapor sama-sama melaporkan dan alasan lain yang menurut kami tidak berdasar hukum, padahal apa yang telah kami sampaikan telah memenuhi unsur tindakan melawan hukum. Beberapa hari kemudian setelah penolakan tersebut kami kemudian kami datang lagi dan diterima oleh petugas dari unit lain yang sedang bertugas piket dengan dibuatkan surat pengaduan.

Biarlah kedepannya agar penegak hukum dalam menerima pengaduan/laporan dari masyarakat apapun itu mohon agar segera ditinjak lanjuti sesuai perintah pasal 3 ayat 3 khususnya huruf b Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019. Semoga aparat penegak hukum selalu menjungung tinggi supremasi hukum untuk mengayomi masyrakat pencari keadilan sehingga hukum tidak tumpul ke bawah dan hukum menjadi panglima. (wb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *