Wakil Presiden Ma’ruf Amin: Betapa Lemahnya Tata Kelola Kesehatan

oleh -43 views

JAKARTA – Tata kelola sistem kesehatan di Indonesia masih sangat lemah. Begitu juga dengan dunia. Sebagai buktinya, pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis kesehatan yang belum pernah ada sebelumnya.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan adanya pandemi COVID-19 membuka fakta bahwa tata kelola kesehatan, baik di Indonesia maupun negara lain, masih sangat lemah. Seluruh negara tak mampu mengatasi krisis kesehatan yang berdampak luas ini.

“Belajar dari krisis kesehatan ini pula, tampak benderang di depan mata kita, betapa lemahnya tata kelola kesehatan, baik di tingkat nasional maupun global,” tegasnya saat memberi sambutan pada Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) Tahun 2020 secara virtual, Rabu (23/9).

Dilanjutkannya, pandemi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya krisis kesehatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi menurutnya, sangat wajar bila Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut pandemi ini sebagai krisis yang tidak ada bandingannya.

Menurutnya untuk menghadapi dan mengatasi krisis kesehatan global, diperlukan kerja sama antarnegara dan berbagai pihak. Sebab setiap negara termasuk Indonesia tak mampu menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 sendirian.

“Pemerintah menyadari tidak mungkin bisa mengatasi pandemi ini sendirian. Kerja sama atau gotong royong antara unsur-unsur negara dan seluruh lapisan, menjadi kata kunci kesuksesan mengatasi pandemi ini,” jelasnya.

Ma’ruf Amin juga mengingatkan dalam mengatasi krisis akibat pandemi ini keselamatan jiwa masyarakat harus menjadi prioritas. Diakuinya, kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi harus memang harus berjalan seimbang. Namun tetap harus ada yang lebih diutamakan.

“Bahkan, umpamanya diambil skala prioritas yang mana harus didahulukan jika dalam keadaan darurat? Jawabannya jelas dan tegas, dahulukan untuk menyelamatkan jiwa,” katanya.

Perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia atau hifdzun nafs harus menjadi hal utama yang diberikan oleh pemimpin di masa pandemi saat ini.

“Sesuai dengan prinsip taqdimu daf’il addhararil a’la ‘ala dhararil adna, mendahulukan penangkalan bahaya yang lebih besar daripada bahaya yang lebih kecil,” tambahnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan untuk menangani dan mengatasi pademi COVID-19 pemerintah terus bersinergi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan para akademisi dari Universitas Indonesia (UI) dan para ahli kedokteran.

“Pemerintah mengintensifkan pertemuan rutin dengan UI dan mengharapkan masukan guna percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN),” ujarnya.

Terlebih, berdasarkan kajian dan penelitian para peneliti dan akademisi UI peningkatan kasus COVID-19 berkaitan dengan pergerakan masyarakat yang tinggi. Terlebih masih banyak kebijakan kebijakan bervariasi, belum terkoneksi, terintegrasi, dan tersinkronisasi sehingga belum mewakili kondisi yang sesungguhnya.

“Tim tersebut juga mengangkat isu 3M dan tes-lacak-isolasi (TLI) yang belum konsisten, peningkatan kasus COVID-19 berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi (ketahanan pangan dan ketenagakerjaan), dan desain kebijakan produk hukum pusat dan daerah belum sinergis,” ungkapnya.

“Karenanya diperlukan pembangunan sistem informasi data dan pusat data yang terkoneksi, terintegrasi dan tersinkronisasi, mengefektifkan TLI, akselerasi efektivitas penyaluran stimulus fiskal dan perlindungan sosial,” ujarnya.

Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), M Adib Khumaidi menyebut, pemerintah juga menjalin komunikasi yang inten dengan pihaknya. Bahkan IDI mengusulkan agar kebijakan-kebijakan pemerintah harus seimbah antara pendekatan ekonomi dan kesehatan. Menurutnya, jika ada salah satu yang dikorbankan akan berdampak bagi kemaslahatan seluruh rakyat.

“Tenaga medis dan tenaga kesehatan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah karena berkurangnya satu tenaga medis atau tenaga kesehatan akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang saat ini dibutuhkan oleh negara,” kata Adib.

Ditegaskannya, IDI akan memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah untuk mempercepat penanggulangan COVID di Indonesia.

“Dan yang terpenting dibutuhkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan,” katanya.(gw/fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *