Gelombang PHK Jilid Kedua Dampak Resesi Tak Terelakkan

oleh -26 views
Foto ilustrasi PHK: antaranews.com

JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) gelombang kedua sebagai dampak dari resesi tak terelakan. Suplai pemerintah terhadap dampak buruk global lantaran pandemi Virus Corona (Covid-19) ini pun tak berpengaruh banyak terhadap gejolak yang ditimbulkan.

Kesenjangan sosial, angka kriminalitas, sampai mosi tidak percaya terhadap pemerintah ini pun marangsang semua elemen bergerak. ”Buruh yang begitu terdampak. Buruh yang menjadi objek vital dalam gerakan itu. Posisi ini akan dimanfaatkan lawan politik, mencari jalan, dengan bergulirnya anggaran dari cukung yang selama ini terdesak dengan kebijakan yang diterapkan,” jelas Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie, kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Rabu (30/9).

Dikatakan Jerry, Pemerintah tekag menargetkan tingkat pengangguran terbuka dalam rentang 7,7%-9,1% dan tingkat kemiskinan 9,2%-9,7% pada APBN 2021. ”Kalau sama-sama kita hitung, angka tersebut turun dibandingkan proyeksi pemerintah tahun ini. Dari paparan Menkue dan Menko di beberapa kesempatan, kita bisa pastikan bahwa indikatornya karena ada skenario terberat dampak pandemi Covid-19 yakni pengangguran mencapai 9,02% dan kemiskinan 10,98%,” terang Jerry.

Nah jika muncul memperkirakan pengangguran akan turun pada tahun depan tetapi disumbang oleh meningkatnya tenaga kerja di sektor informal ini klise. ”Ini hanya harapan dari pemerintah. Memberikan narasi sebagai alasan. Banyak pekerja yang terkena PHK tahun ini akan beralih  ke sektor informal, seperti ojek online, berdagang di kaki lima, dan sebagainya itu hanya hitungan kasar.  Berapa besaran angkanya pun kita tidak tahu karena belum ada data BPS yang menunjukan angka ril itu. Maka, angka BPS harus adjusment atau disesuaikan dengan kementerian terkait biar tak misinfomation,” ungkap Jerry.

Yang pasti, sambung dia, secara kondisi rata-rata pendapatan masyarakat menurun. ”Jelas ini menjadi tantangan pemerintah. Untuk menggolkan keinginannya. Tapi secara hitungan matematis, dampak sosiologi, tingkat kepercayaan publik terhadap langkah pemerintah akan merosot, jika mengatasi angka penganguran, kemiskinan saja tidak bisa. Sekalai lagi kita semua berhadap, narasi kritis yang disampaikan benar-benar menjadi pemantik reaksi agar stakeholder terkait bergerak, realistis dalam pecapaian hasil kerja,” tukasnya.

Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengantisipasi terjadinya gelombang PHK sebagai dampak dari resesi. ”Mengantisipasi terjadinya gelombang PHK dampak dari resesi, dengan menggiatkan balai latihan kerja (BLK) di setiap provinsi dan program lain ini yang paling pokok,” jelas Bambang Soesatyo.

Dengan demikian sambung, Bamsoet dapat meningkatkan taraf hidup para tenaga kerja tersebut dan dapat mengurangi jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Kemudian, mendorong pemerintah terus mendukung produktivitas dunia usaha dalam negeri dengan berupaya menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha melalui sejumlah insentif.

Seperti, insentif fiskal atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi berupa fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP), sebagai upaya mengantisipasi dampak pandemi terhadap produktivitas sektor industri dalam negeri.”Segerakan langkah-langkah cepat dan menguatkan koordinasi untuk menciptakan kembali lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ini yang penting,” ucapnya.

Ekonom Center Of Reform on Economics Yusuf Rendy Manilet memperkirakan  rata-rata pendapatan mereka yang terimbas PHK akan menurun. Maka untuk mencapai target pengangguran dan kemiskinan tahun depan, pemerintah harus mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi.

”Ketika target asumsi makro tersebeut meleset, maka target pembangunan ekonomi seperti target kemiskinan dan pengangguran akan terpengaruh.  Dalam APBN 2021, pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5%, laju inflasi ditetapkan 3%, dan nilai tukar rupiah Rp 14.600 per dolar AS,” ungkapnya.

Saat ini, tingkat suku bunga SBN 10 tahun ditargetkan pada level 7,29%. Lalu harga minyak mentah Indonesia US$ 45 per barel dengan lifting minyak bumi US$ 705 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1,007 juta barel setara minyak per hari.

Senada disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani. Sebelumnya memperkirakan jumlah pekerja sektor formal akan terpangkas hingga 30% pada tahun ini akibat pandemi Covid-19. Proyeksi tersebut mencakup pekerja yang tak lagi diperpanjang kontraknya, terkena PHK, dirumahkan, serta pensiun dini.

Namun, kondisi tersebut diperkirakan akan membaik pada tahun depan jika Covid-19 dapat dikendalikan dan ekonomi berangsur pulih. ”Proyeksi pengangguran itu jika melihat kondisi ini. Tapi jika Covid-19 dapat dikendalikan maka pemulihan ekonomi akan cepat,” ujar Hariyadi.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dampak pandemi Covid-19 akan berimbas pada kenaikan kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian, efektivitas program perlindungan sosial dan pembangunan nasional akan dipertajam pada tahun depan. Tujuannya, agar tingkat kemiskinan bisa dikendalikan dalam target tersebut.  ”Pemerintah akan mempertahankan berbagai program perlindungan sosial pada tahun 2021,” kata Sri Mulyani dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (30/9).

Program yang dimaksud yakni kartu sembako, program keluarga harapan, bansos tunai, dan kartu pra kerja. Penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial juga akan turut dilakukan untuk memperbaiki ketepatan manfaat pada masyarakat.

Untuk diketahui, anggaran perlindungan sosial tahun 2021 dialokasikan Rp 421,7 triliun. Sri Mulyani mengatakan bahwa program perlindungan sosial sangat krusial dan wajib dilakukan secara meluas di tengah pandemi Covid-19. Khusunya, diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Selain tingkat pengangguran dan kemiskinanan, tingkat ketimpangan alias rasio gini dipatok pada kisaran 0,377-0,379. Kemudian, indeks pembangunan manusia diharapkan mencapai 72,78-72,95. Melalui kebijakan fiskal 2021, diharapkan pula dapat mencapai indikator pembangunan tahun depan dengan target nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan mencapai kisaran 102-104.

Bank Dunia sebelumnya memproyeksikan akan terdapat tambahan 38 juta orang miskin di kawasan Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Proyeksi tambahan kemiskinan ini muncul meski Bank Dunia memproyeksi ekonomi di kawasan ini masih tumbuh 0,3% hingga 09%.

Berdasarkan laporan Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2020, 33 juta jiwa seharusnya telah keluar dari garis kemiskinan dan 5 juta jiwa lainnya kembali jatuh ke di bawah garis kemiskinan.

Bank Dunia menyebut kawasan Asia Timur dan Pasifik mengalami tiga guncangan, yakni pandemi Covid-19, dampak dari langkah-langkah pembatasan sosial, serta gema dari resesi global akibat krisis. Sementara untuk Indonesia, Bank Dunia memproyeksi tambahan delapan juta orang miskin pada tahun ini. Perkiraan tersebut jika tak ada dukungan pemerintah untuk rumah tangga. ”Ini akan menggagalkan usaha pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam tujuh tahun terakhir,” kata Bank Dunia dalam laporannya, Selasa (29/9).

Namun, Bank Dunia menilai jika bantuan ekonomi pemerintah disampaikan dengan tepat sasaran dan masyarakat bisa bekerja kembali pada kuartal III tahun 2020, angka kemiskinan dapat menurun dari 9,4% pada 2019 menjadi antara 8,2% hingga 9% pada tahun ini. (fin/ful)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *