Bank Dunia: 30 Persen Keluarga Indonesia Kurangi Jatah Makan karena Bokek

oleh -73 views
Sebanyak lima orang balita menderita gizi buruk dan saat ini sedang dirawat di Pusat Pemulihan Gizi Buruk Puskesmas Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. (Foto Jessica Helena Wuysang)

JAKARTA-Sedikitnya satu dari empat keluarga di Indonesia kehabisan bahan pangan selama pandemi. Pada rumah tangga yang kehilangan sumber penghasilan, situasinya lebih buruk: hampir sepertiga keluarga kehabisan bahan pangan.

Kesimpulan itu muncul dalam laporan Bank Dunia tentang perkembangan terbaru ekonomi Asia Timur dan Pasifik, Oktober 2020. Laporan bertajuk From Containment to Recovery itu juga menyatakan, 30 persen keluarga Indonesia diketahui mengurangi jatah makan karena bokek.

Kerawanan pangan juga dialami sebagian keluarga di Mongolia, Myanmar dan Papua Nugini. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Papua Nugini, yang hampir separuh rumah tangganya mengurangi jatah makan.

Laporan Bank Dunia soal kerawanan pangan juga tampak dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP), yang sempat turun pada awal pandemi. Data Badan Ketahanan Pangan mencatat, IKP nasional mencapai 44,00 di bulan Maret, lalu turun menjadi 40,10 (April), baru beringsut naik kembali menjadi 43,92 (Juli) dan 47,68 pada Agustus.

“Masyarakat sempat menurunkan konsumsi karena daya beli turun,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi dalam diskusi daring, Kamis (1/10/2020).

Menurut Koordinator IPB SDGs Network Bayu Krisnamurthi, ketahanan pangan tak hanya dirawat dengan menjaga stok, tapi juga akses masyarakat terhadap pangan.

Akses inilah yang terganggu selama pandemi. Pembatasan mobilitas membuat sistem logistik dan rantai pasok tersendat. “Dampaknya terhadap pangan hingga 60 persen, sedangkan dampak Covid-19 hanya 17 persen,” kata Bayu.

Untuk mengatasi kerawanan pangan, pemerintah menyiapkan sejumlah jurus, seperti peningkatan kapasitas produksi dan mendorong keragaman pangan. “Pemerintah sedang mengembangkan lahan rawa di Kalimantan Tengah untuk menambah luas area tanaman,” kata Agung Hendriadi.

Jurus lain: memperkuat sistem logistik. Menurut Agung, lembaganya telah membangun sistem pelaporan stok pangan beserta harganya, secara harian di tiap provinsi.

Pemerintah daerah juga ikut bergerak. Kepala Dinas Pertahanan Pangan Kota Makassar Sri Susilawati, misalnya, mengaku selalu memantau dan memastikan distribusi pangan dari daerah penyangga. “Tiap hari, tim satgas ketahanan pangan memantau pasar soal stok, distribusi dan kestabilan harga,” katanya.

Pemantauan stok dan harga pangan sebenarnya bukan jurus baru. Sudah sejak beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia menggandeng daerah untuk memantau pergerakan harga bahan pangan sebagai ikhtiar pengendalian inflasi.

Jika Makassar memperketat pemantauan, Lampung mendorong inovasi di bidang pangan, misalnya, dengan program Kartu Petani Berjaya.

“Kartu ini memastikan ketersediaan sarana produksi, akses keuangan yang melibatkan bank, dan pembinaan manajemen pasca panen,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Kusnardi

Menurut Kusnardi, petani Lampung juga didorong untuk melakukan jual beli di luar produk primer, melalui pemasaran digital. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *