DPR Sepakat RUU Cipta Kerja Dibawa ke Paripurna, Begini 16 Poin Pernyataan Menko Airlangga

oleh -50 views
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA-Pemerintah bersama Badan Legislasi Daerah (Baleg) DPR yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja sepakat untuk menyelesaikan pembahasan RUU ini ke tingkat rapat paripurna. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat pengambilan keputusan yang digelar pada Sabtu (3/10/2020) malam.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mewakili pemerintah hadir dalam rapat semalam. Setelah dicapai kata sepakat, Menko Airlangga juga langsung menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Cipta Kerja tersebut.

Berikut poin-poin pernyataan Menko Airlangga yang disampaikan pada Rapat Panja RUU Cipta Kerja DPR semalam:

1, Sebagaimana diketahui bahwa RUU Cipta Kerja telah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR melalui surat Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. Berkenaan dengan penyampaian RUU Cipta Kerja tersebut, Presiden telah menugaskan kepada kami, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan 10 menteri lainnya,, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian untuk mewakili Bapak Presiden dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR guna mendapatkan persetujuan bersama.

2. Selanjutnya, kami telah mengikuti pembahasan bersama dengan Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Baleg DPR sejak 20 Mei 2020 sampai dengan saat ini. Berdasarkan catatan kami, bahwa Rapat Panja kali ini merupakan rapat Panja yang ke-60, yang merupakan suatu rangkaian pembahasan yang cukup panjang dalam situasi pandemi Covid-19 yang tengah kita upayakan untuk dapat mengatasinya dengan baik. Dalam pembahasan tersebut sangat banyak dinamika yang terjadi, tidak hanya berkaitan dengan substansi pembahasan tetapi juga situasi dan kondisi yang terjadi dalam rapat pembahasan, termasuk juga pelaksanaan rapat dilakukan dalam kondisi padamnya listrik di ruangan rapat Baleg akibat gangguan teknis.

3. Kami mengapresasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Panja yang telah meluangkan waktu untuk pembahasan RUU Cipta Kerja bahkan sampai malam dan berkenan pula melakukan pembahasan pada hari Sabtu dan Minggu.

4. Meskipun pembahasan dilakukan dalam jadwal yang ketat, namun kita semua tetap mengikuti protokol Covid-19 dengan ketat, antara lain pembatasan waktu rapat untuk setiap sesi pembahasan, tetap menerapkan 3M, dan secara berkala 1-2 kali dalam seminggu dilakukan swab test.

5. Secara umum dalam pembahasan materi RUU Cipta Kerja yang mencakup 15 Bab dan 174 pasal dengan jumlah DIM (daftar isian masalah) sebanyak 7.179 DIM, apa yang diusulkan oleh Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja dapat dipahami dan disepakati oleh Panja dengan berbagai penyempurnaan. Panja telah pula dapat menerima maksud dan tujuan disusunnya RUU Cipta Kerja yaitu untuk memberikan manfaat yang optimal dan maksimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan dari pelaku usaha dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha untuk mempertahankan lapangan kerja yang ada serta untuk membuka lapangan kerja yang baru.

6. Di samping itu, RUU Cipta Kerja akan dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti dengan penerapan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) dan penggunaan sistem eletronik. Dengan debirokratisasi maka masyarakat akan mudah memproses perizinan berusaha dan perlindungan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan kesehatan, keamanan, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

7. Dapat kami sampaikan bahwa manfaat yang akan didapat nanti setelah berlakunya UU Cipta Kerja, kepada masyarakat, paling kurang mencakup:

a. Untuk UMKM, diberikan kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan dengan melakukan pendaftaran melalui OSS, kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual (Haki), kemudahan dalam mendirikan perusahaan terbuka (PT) perseorangan juga diberikan kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM, kemitraan bagi pelaku usaha UMK dengan menyediakan akses bagi pemanfaatan fasilitas publik seperti di terminal, rest area, bandara, pelabuhan dan stasiun kereta api untuk menampilkan atau memasarkan produknya serta adanya insentif fiskal melalui dana alokasi khusus (DAK).

b. Untuk koperasi, diberikan kemudahan dalam proses pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha koperasi secara syariah dan dapat memanfaatkan teknologi untuk operasional koperasi.

c. Untuk sertifikasi halal, dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halan dan bagi pelaku UMK diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas lembaga pemeriksa halal, yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri.

d. Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan yang ada di dalam kawasan hutan, dimana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah. Sementara bagi perkebunan rakyat yang berada di non kawasan konservasi, seperti misalnya di hutan lindung, dapat diatur melalui skema perhutanan sosial. Untuk lahan yang berada di dalam hutan produksi, maka dapat diatur melalui skema perhutanan sosial dan juga perubahan fungsi atau pelepasan kawasan hutan.

e. Untuk nelayan, dalam RUU Cipta Kerja telah diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan yang dilakukan melalui satu pintu di KKP dan Kementerian Perhubungan memberikan dukungan melalui standar keselamatan.

f. Dari sisi perumahan, Pemerintah akan memberikan percepatan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

g. Pemerintah juga mengejar percepatan reformasi agraria dan redistribusi tanah yang akan dilakukan oleh Bank Tanah.

8. Sedangkan, peningkatan perlindungan kepada pekerja, meliputi:

a. Adanya kepastian perlindungan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui pemberian jaminan kompensasi.

b. Adanya kepastian dalam pemberian pesangon, di mana dalam pemberian pesangon Pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha

c. Pengaturan alih daya tetap diatur dalam UU dengan tetap memperhatikan Putusan MK.

d. Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dilakukan oleh Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.

e. Pengaturan jam kerja yang khusus untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya tidak dapat melakukan jam kerja yang umum yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dan hal ini perlu kita lakukan dengan memperhatikan trend pekerjaan yang mengarah kepada pemanfaatan digital, termasuk untuk Industri 4.0 dan ekonomi digital.

f. Ada pun persyaratan PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti hadi, cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

9. Sedangkan, bagi pelaku usaha akan dapat manfaat yang mencakup:

a. Kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar.

b. Peningkatan daya saing dimana pemberian hak dan perlindungan pekerja/buruh dapat dilakukan dengan baik dan mendorong peningkatan produktivitas.

c. Mendapatkan insentif dan kemudahan baik dalam bentuk insentif fiskal maupun dalam bentuk kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi.

d. Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan oleh Pemerintah.

e. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, dimana pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

10. Bagi Pemerintah sendiri, RUU Cipta Kerja menjadi pendorong untuk menerapkan pelayanan birokrasi yang lebih cepat dan pasti dengan penggunaan sistem elektronik tanpa mengurangi aspek pengawasan dan perlindungan. RUU Cipta Kerja menegaskan pula peran dan fungsi dari pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat, dimana kewenangan yang telah ada tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan demikian akan terjadi suatu standar pelayanan bagi seluruh daerah.

11. RUU Cipta Kerja telah berhasil pula untuk mengatur dan menerapkan 1 peta yang dituangkan dalam RTRW yang mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan. Dengan demikian akan ada aspek kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kesesuaian tata ruang dalam RTRW. Untuk itu pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah Daerah akan mempercepat penetapan RDTR dalam bentuk digital.

12. Dengan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan semua pihak, maka cakupan materi dari RUU Cipta Kerja juga sangat luas yang semula mencakup 79 UU namun dalam pembahasan cakupan UU menjadi 76 UU, di mana dikeluarkan 6 UU, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dan UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
Selain itu, disepakati untuk menambahkan 4 UU, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU Nomor 36 Tahun 2008, UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambangan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah Jo. UU Nomor 42 Tahun 2009, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

13. Cakupan RUU tetap sama dengan usulan Pemerintah, yaitu: peningkatan ekosistem invetasi dan kemudahan perizinan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, dukungan administrasi pemerintahan, sanksi. Cakupan substansi tersebut kami yakini akan dapat mendukung upaya kita semua untuk penciptaan lapangan kerja bagi semua masyarakat Indonesia melalui peningkatan investasi.

14. Pada saat ini dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19, RUU Cipta Kerja akan dapat mendorong perekonomian bergerak ke arah pemulihan bersamaan dengan upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19, termasuk upaya pelaksanaan vaksin Covid-19 yang sedang kita harapkan dapat kita lakukan mulai akhir tahun ini.

15. UU Cipta Kerja kita akan dapat pula melakukan transformasi ekonomi yang memang sudah harus dilakukan untuk menghindari middle income trap, sehingga upaya kita menuju Indonesia Emas pada sebelum 2045 dan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-5 di dunia dapat kita wujudkan bersama.

16. Sekali lagi, kami bersama menteri terkait yang mewakil Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pembahasan RUU Cipta Kerja. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *