Mengungkap Misteri Draf Final UU Ciptaker hingga Muncul 4 Versi yang Beredar

oleh -85 views

LEBIH dari sepekan, rakyat Indonesia dibuat bingung atas dokumen final undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Setelah disahkan 5 Oktober lalu, dokumen undang-undang sapu jagat itu masih direvisi oleh para politikus di Senayan.

Dokumen pertama berupa draf UU Cipta Kerja setebal 1.028 halaman saat pemerintah menyerahkannya ke DPR pada 12 Februari, yang kemudian diunggah ke website resmi Baleg DPR.

Setelah disahkan pada 5 Oktober, draf final UU Cipta Kerja menjadi siluman, dan ada empat versi yang beredar ke publik:

  1. Draf setebal 905 halaman yang beredar pada 5 Oktober
  2. Draf setebal 1.052 halaman yang beredar pada 9 Oktober setelah cek salah ketik
  3. Draf setebal 1.035 halaman yang beredar pada 12 Oktober pagi
  4. Draf setebal 812 halaman yang beredar pada 12 Oktober malam, diklaim ada perubahan format kertas.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menjawab simpang siur yang terjadi mengenai jumlah halaman Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya.

Pada giliran pertama, Azis Syamsuddin menegaskan bahwa UU Cipta Kerja yang resmi hanya berisi 488 halaman. Namun, apabila ditambah dengan jumlah halaman penjelasan UU Omnibus Law tersebut, totanya menjadi 812 halaman.

“Kalau sebatas pada UU Cipta Kerja, hanya sebatas 488 halaman. Ditambah penjelasan menjadi 812 halaman,” kata Azis dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa.

Azis menjelaskan bahwa pada saat pembahasan di Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, margin kertas masih ukuran biasa (A4).

Politikus Golkar ini mengklaim draf UU Cipta Kerja terbaru setebal 812 halaman adalah yang siap dikirim kepada Presiden Jokowi paling lambat hari ini, Rabu (13/10/2020).

“Kami punya waktu 7 hari kerja untuk mengirimkan RUU. Sedangkan presiden punya waktu 30 hari untuk menandatangani pengesahan UU,” kata Azis, kemarin.

Beberapa pasal Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan akhirnya dikembalikan ke UU Cipta Kerja (Ciptaker). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas menerangkan, pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan (existing) kembali dimasukkan ke dalam pasal 79, 88 A, dan 154 UU Ciptaker.

Supratman mencontohkan, pasal 79 (aturan cuti dan istirahat mingguan pekerja) dalam draf RUU Ciptaker sebelum disahkan di rapat paripurna DPR pada 5 Oktober berisi lima ayat. Padahal, dalam rapat Panitia Kerja RUU Ciptaker sebelumnya, DPR ingin mengembalikan pasal itu sesuai UU existing.

“Pasal 79 ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu juga adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang kami kembalikan semua (kepada ketentuan UU Ketenagakerjaan),” kata Supratman dalam konferensi pers yang digelar DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).

Begitu pula dengan pasal 154 UU Ciptaker. Saat proses editing draf UU Ciptaker, kata Supratman, sempat terjadi simplifikasi. Padahal sesuai rapat Panitia Kerja, diputuskan pasa 154 UU Ciptaker berisi pasal 161 sampai pasal 172 UU Ketenagakerjaan (terkait dengan aturan PHK).

“Jadi itu adalah keputusan Panitia Kerja RUU Cipta Kerja yang kami (Baleg DPR RI) masukkan supaya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Panitia Kerja,” kata Supratman.

Supratman mengeklaim bahwa tindakan mengembalikan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan ke dalam UU Ciptaker yang sudah disahkan di Rapat Paripurna DPR tidak melanggar UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurutnya, undang-undang dikatakan cacat formal apabila DPR memasukkan pasal yang bukan merupakan keputusan di dalam Panitia Kerja.

“Seharusnya tidak (melanggar aturan). Karena memang keputusan panja itulah yang harus disahkan,” ucapnya. 

Dalam catatan beritaradar.com, pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dimulai saat rapat kerja antara DPR dan pemerintah pada 14 April 2020.

Rapat Panja untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dimulai 20 Mei hingga 3 Oktober 2020. Ia dilakukan sebanyak 60 kali. Berdasarkan sistem penomoran, DIM RUU Cipta Kerja terdiri dari 7.197.

Panja telah melakukan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum dengan pihak terkait sebanyak 9 kali dan 4 kali rapat pimpinan. Setelah disahkan pada 5 Oktober, RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 186 pasal. Dari 812 halaman draf UU yang diakui terbaru, ada 487 pasal dan sisanya penjelasan.

Namun, terhadap dokumen terbaru itu, ada perubahan substansi pasal-pasal, yang artinya bukan hanya masalah teknis.

Di antaranya mengenai UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pasal 1 angka 11 UU PPLH (dalam draf 905 halaman tanggal 5 Oktober) berbunyi analisis dampak lingkungan sebagai syarat operasional perusahaan menjadi bagian perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat. Berdasarkan draf 812 halaman yang diakui oleh DPR, ada frasa baru “persetujuan pemerintah daerah”.

Bunyi pasal 1 angka 11 UU PPLH yang diubah dalam draf UU Cipta Kerja setebal 812 halaman:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.”

Perubahan lain pada pasal 1 angka 12 dan angka 35 yang menambahkan frasa sama yakni “pemerintah daerah”. Total, dalam draf terbaru setebal 812 halaman, ketiga pasal berkaitan Amdal, UKL/UPL, persetujuan berusaha dan persetujuan lingkungan, yang semula ditangani pemerintah pusat berubah menjadi bersama pemerintah daerah. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *