Presidium KAMI Minta Polri Bebaskan Anggotanya

oleh -55 views

JAKARTA-Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) meminta Polri membebaskan pengurus Komite Eksekutif yakni Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dari tuduhan penyebaran berita bohong yang dikaitkan dengan penerapan UU ITE. 

Sebab, dalam Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), banyak mengandung “pasal-pasal karet” dan patut dinilai hal tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi yang memberikan kebebasan berbicara dan berpendapat bagi rakyat atau hak warga negara.

Hal tersebut disampaikan Presidium KAMI yang terdiri Gatot Nurmantiyo, Rochmat Wahab, dan Din Syamsuddin dalam rangka merespon penangkapan jejaring KAMI Medan.     

Menurutnya, tidak ada keadilan yang dilakukan Polri dalam memproses hukum para pelaku yang diduga melanggar pasal UU ITE  karena pernyataan di media sosial.          

“Kalaupun UU ITE tersebut mau diterapkan, Polri harus berkeadilan yaitu tidak hanya membidik tokoh KAMI saja. Sementara banyak pihak di media sosial yang mengumbar ujian kebencian yang berdimensi SARA tapi Polri berdiam diri,” demikian yang disampaikan Presidium KAMI dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10/2020).

Selain itu, dikatakan Presidium KAMI, pernyataan atau keterangan pers yang disampaikan Mabes Polri oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono tentang penangkapan pengurus komite eksekutif selamanya beberapa hari di Jakarta, Depok dan Tangerang Selatan. KAMI menilai mengandung nuansa pembentukan opini (framing) ke publik.

Kemudian melakukan generalisasi dengan penisbatan kelembagaan yang bersifat tendensius. “Dan bersifat prematur yaitu mengungkapkan kesimpulan dari proses pemeriksaan yang masih berlangsung,” ucapnya.        

Bahkan dikatakan Presidium KAMI, Mabes Polri tidak menunjukan dan menegakkan prinsip asas praduga tak bersalah dengan menyebutkan nama identitas seseorang sebelum dinyatakan tersangka, karena statusnya masih terperiksa.          

“Termasuk membuka nama dan identitas seseorang yang ditangkap, menunjukkan bahwa Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang seyogyanya harus diindahkan oleh lembaga penegak hukum seperti Polri,” tuturnya.        

Meski demikian, dengan adanya penangkapan tersebut, KAMI mendapat simpati dari masyarakat luas, dan hal tersebut merupakan tantangan dalam sebuah gerakan.

“KAMI bersyukur bahwa dengan berbagai tantangan dan ujian, termasuk penangkapan para tokohnya, KAMI semakin mendapat simpati dan dukungan rakyat,” imbuhnya.

“KAMI semakin bertekad untuk meneruskan Gerakan Moral Menegakkan Keadilan dan Melawan Kelaliman,” sambungnya.

Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono memastikan penangkapan dan penahanan terhadap para pegiat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) berdasarkan bukti permulaan yang kuat.      

Bukti itu berupa tangkapan layar percakapan grup aplikasi perpesanan WhatsApp, proposal hingga bukti unggahan di media sosial.

Menurut Awi, salah satu bukti yang paling mencolok adalah isi percakapan grup WA KAMI yang diduga ada upaya penghasutan.

“Kalau rekan-rekan membaca WA-nya, ngeri. Pantas kalau di lapangan terjadi anarkis, itu mereka masyarakat yang tidak paham betul, gampang tersulut,” ujar Awi.       

Sebelumnya ada delapan pegiat KAMI yang ditangkap polisi yakni Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, Khairi Amri yang ditangkap di Medan Sumatera Utara. Kemudian Kingkin Anida, Anton Permana, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat yang diamankan dan ditangkap di Jakarta, Depok dan Tangerang Selatan.     

Para tokoh KAMI diduga melanggar pasal 45 A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2014 tentang ITE dan atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan atau setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu ataupun kelompok tertentu didasarkan atas SARA. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *