Perseteruan AS-Tiongkok, Washington Undang Prabowo Subianto Cari Sekutu?

oleh -50 views
Prabowo Subianto, seorang pensiunan jenderal, menghadiri upacara peringatan hari jadi Kopassus ke-67 di Jakarta. (Foto: Reuters)

JAKARTA-Perselisihan AS-China telah mendorong Washington untuk mencabut larangan masuk selama dua dekade terhadap Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, dan mengundang mantan jenderal yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia tersebut ke Pentagon.

Prabowo (yang berada di AS dalam perjalanan lima hari hingga Senin (19/10)), akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan pejabat pertahanan AS. Undangan Washington datang seiring AS berusaha membujuk negara-negara Asia Tenggara ke kubunya, dan menjauh dari China, tulis Shotaro Tani di Nikkei Asia.

Ini adalah momen bersejarah bagi Prabowo, yang visanya ditolak pada 2000 ketika mencoba menghadiri wisuda putranya di universitas. Tidak ada alasan resmi yang diberikan, meski ia diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Tapi sekarang, “adalah kepentingan AS untuk membuat sebanyak mungkin negara Asia menyeimbangkan diri melawan China,” ujar Bonnie Chan, seorang peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional AS, kepada Nikkei Asia.

“Pada Juli 2020, Menlu AS (Mike) Pompeo menyerukan ‘pengelompokan baru negara-negara yang berpikiran sama, aliansi baru demokrasi.’ Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tentunya merupakan negara yang sesuai dengan pengelompokan itu.”

Kunjungan Prabowo adalah untuk “memenuhi undangan resmi pemerintah AS melalui Departemen Pertahanan Amerika Serikat”, ujar seorang pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia.

“(Kunjungan) ini bertujuan untuk melanjutkan diskusi rinci terkait kerja sama bilateral yang lebih luas di sektor pertahanan, seperti memperkuat kerja sama dalam pelatihan militer di masa depan, dan membahas masalah global.”

Pada 1990-an, Prabowo adalah komandan pasukan khusus di bawah mantan diktator Presiden Suharto, ayah mertuanya saat itu. Dia dituduh melakukan beberapa pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus di mana unit yang dia kendalikan ditemukan telah menculik aktivis pro-demokrasi. Hal ini akhirnya menyebabkan dia keluar dari ketentaraan, pada 1998, setelah jatuhnya rezim Suharto. Dia kemudian mengasingkan diri di Yordania.

Prabowo telah kembali dan mencalonkan diri dalam tiga pemilihan presiden, sekali sebagai calon wakil presiden. Dia kalah dalam pemilu tahun lalu dari Presiden Joko Widodo, yang membuat orang bingung dengan menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo dan memberinya anggaran terbesar dari kementerian atau lembaga negara mana pun tahun ini, Nikkei Asia mencatat.

Moskow dan Beijing juga telah mendekati mantan jenderal tersebut. Indonesia memiliki kesepakatan US$1,1 miliar untuk 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dengan Rusia, dan Prabowo telah mengunjungi negara itu dua kali sejak menjadi menteri pertahanan.

Prabowo juga tidak mengatakan apa-apa tentang Beijing, setidaknya di depan umum, meskipun terjadi peningkatan jumlah pertemuan antara kapal Indonesia dan China di perairan utara Kepulauan Natuna, sebuah kepulauan kecil di tempat terpencil di Laut China Selatan. China adalah salah satu negara pertama yang dikunjungi Prabowo setelah penunjukannya sebagai menteri pertahanan.

“Kami memiliki tekad yang sama. Indonesia melihat China sebagai teman dekat, dan kami akan bekerja sama sebaik mungkin untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan,” tutur Prabowo pada Mei, dalam pernyataan publik yang jarang terjadi sejak menjabat.

Beijing telah membangun hubungan ekonomi dan diplomatik yang kuat dengan Jakarta. China adalah sumber investasi asing langsung terbesar kedua pada paruh pertama tahun ini, dan terlibat dalam pemrosesan nikel dan proyek lain yang secara strategis penting. Beijing juga berjanji untuk memasok Indonesia dengan lebih dari 30 juta vaksin COVID-19 tahun ini.

“Ini karena ulah AS sendiri Indonesia sekarang lebih dekat dengan China dalam urusan pertahanan,” terang Teuku Rezasyah, pengamat hubungan internasional dan pertahanan di Universitas Padjajaran Indonesia, disadur dari Nikkei Asia.

Rezasyah mengatakan, AS mempersulit pemerintah asing yang pergi ke tempat lain untuk membeli jet tempur. Negara-negara yang menyelesaikan kesepakatan dengan musuh seperti China dan Rusia diancam dengan sanksi, katanya.

Pada satu titik, ketika Indonesia mempertimbangkan untuk membeli senjata dari negara-negara Skandinavia, Indonesia menemui hambatan: Pesawat yang coba dibeli menggunakan teknologi AS, dan setiap transaksi memerlukan persetujuan AS.

Menurut Rezasyah, “Prabowo harus memberi tahu Washington: ‘Anda memiliki masalah dengan China, jadi kami tidak akan membeli (peralatan militer) dari China. Kami mungkin mempertimbangkan untuk membeli dari AS, tetapi itu terlalu mahal. Kami memiliki alternatif dari Rusia, dan kami telah membicarakannya di tingkat teknis.”

Dia menambahkan, adalah kepentingan Washington sendiri untuk mendengarkan suara Indonesia dan mempertimbangkan kebutuhan pertahanannya. Melakukan hal itu, tutur Rezasyah, pada akhirnya akan menguntungkan AS dengan menyeimbangkan kekuatan di Laut China Selatan menjauh dari China.

Sementara itu, kelompok hak asasi manusia tidak senang dengan pencabutan larangan Prabowo. Dalam sepucuk surat kepada Pompeo pada Selasa (13/10), Amnesty International dan enam kelompok hak asasi manusia lainnya mengatakan, undangan tersebut harus dibatalkan “jika dimaksudkan untuk memberinya kekebalan dari kekejaman yang dituduhkan kepadanya.”

“Mengizinkan dia untuk bebas bepergian ke AS untuk bertemu dengan pejabat senior pemerintah AS, akan menjadi bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia,” bunyi surat itu, dikutip Nikkei Asia. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *