Klaim Korban Konspirasi, Benny Tjokrosaputro: Saya Korban dari Pihak-pihak Tertentu

oleh -207 views
Ekspresi tersangka Komisaris PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020. Benny yang merupakan tahanan Kejaksaan Agung, menjalani pemeriksaan perdana di KPK terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya

JAKARTA-Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro (Bentjok) mengklaim telah menjadi korban konspirasi terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Pernyataan ini disampaikan Benny Tjokro saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/10/2020) malam.

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan terhadap Benny Tjokro. Tak hanya itu, Jaksa juga menuntut agar Benny membayar uang pengganti sebesar Rp 6 triliun.

“Dakwaan dan tuntutan kepada saya merupakan konspirasi untuk menjerat saya sebagai pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT AJS (Asuransi Jiwasraya). Dengan perkataan lain, saya adalah korban konspirasi dari pihak-pihak tertentu yang justru bertanggung jawab atas kerugian negara ini,” kata Benny Tjokro.

Benny mengaku sedih dan marah setelah mendengar Jaksa Penuntut menuntutnya dengan pidana seumur hidup. Hal ini lantaran Benny mengklaim dakwaan dan tuntutan Jaksa tidak didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sebenar-benarnya di persidangan. Menurut Benny, selama persidangan tidak ada barang bukti berupa surat atau apapun yang dapat membuktikan dirinya mengatur atau mengendalikan investasi PT. Asuransi Jiwasraya baik dalam reksadana saham maupun dalam transaksi saham yang ditransaksikan.

“Seluruh kewajiban saya telah saya lunasi baik dari repo (repurchase agreement) saham maupun MTN-MTN (Medium Term Notes) yang pernah saya terbitkan. Artinya, tidak ada lagi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perjanjian repo dan MTN tersebut,” kata Benny.

Bila instrumen repo dan MTN yang sudah lunas (clear) masih dianggap merugikan keuangan negara, karena ahli BPK menganggap hal itu sebagai “transaksi yang menyimpang”, Benny menyatakan hal tersebut merupakan sesuatu yang mengada-ada, tidak masuk akal dan terkesan dicari-cari. “Hanya untuk menjerat saya, menjadikan saya pesakitan agar ada legitimasi untuk merampas harta-harta milik saya yang saya peroleh secara sah guna menutupi kerugian negara yang bukan disebabkan oleh perbuatan saya,” katanya.

Benny menduga perkara yang menjeratnya bermula dari laporan audit investigasi dari BPK. Diungkapkan, saat tim audit sedang bekerja di kantor BPK, salah seorang anggota tim auditor diperintahkan oleh wakil ketua BPK berinisial AJP untuk mengasosiasikan dirinya dengan salah satu terdakwa lainnya tanpa harus adanya pembuktian. Padahal menurut Benny, auditor tersebut justru menyebutkan bahwa persinggungan saham MYRX dengan PT. AJS hanyalah pada transaksi repo dimana transaksi tersebut sudah dibayar lunas Benny.

Selanjutnya Benny juga menyebut pengakuan Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo yang menuduh Benny terlibat mengatur 90 persen investasi saham di PT AJS dan reksa dana hanya opini dan asumsi.

“Karena Hary Prasetyo mengajukan diri sebagai ‘justice collaborator’ sehingga keterangannya memberatkan pihak lain. Hal ini diungkapkan oleh Hary Prasetyo ketika saya berada dalam satu kendaraan tahanan setelah sidang. Dia mengakui ‘kebohongan’ yang dialamatkan ke saya dan minta maaf, bahkan sampai menangis,” ucap Benny.

Benny juga mengungkapkan ada berita acara pemeriksaan palsu yang dibuat penyidik. Benny menyebut BAP tersebut bertujuan mengaitkan agar seolah dirinya bekerja sama dengan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto untuk mengatur dan mengendalikan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya. “Bukankah ini menunjukkan bahwa ada suatu konspirasi yang telah diskenariokan dengan demikian rapi oleh orang–orang yang menggunakan kekuasaan atas nama hukum untuk merampas harta kekayaan milik saya guna menutupi kebusukan perbuatan orang lain yang konon katanya telah merugikan keuangan negara Rp16,8 triliun,” katanya.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan terhadap Benny Tjokro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat. Selain itu, Jaksa juga menuntut agar hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap keduanya berupa kewajiban membayar uang pengganti. Jaksa menuntut Benny membayar uang pengganti sebesar Rp 6 triliun dan Heru dituntut membayar Rp 10,7 triliun.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah membacakan putusan terhadap empat terdakwa lainnya perkara ini, yaitu mantan Dirut PT Jiwasraya Hendrismam Rahim; mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap keempat terdakwa tersebut. Majelis Hakim menyatakan keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan negara hingga Rp 16,8 triliun. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *