Habib Rizieq dan FPI Kena Denda Rp50 Juta, Ini Kupasannya

oleh -67 views

JAKARTA-Satpol PP DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi denda Rp 50 juta kepada imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab dan FPI.

Sanksi diberikan karena Rizieq menyelenggarakan kegiatan yang menciptakan kerumunan pada acara pernikahan putrinya. FPI juga menciptakan kerumunan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jalan Petamburan Ill Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua acara terjadi pada Sabtu (14/11/2020).

Hal ini tertuang dalam Surat Satpol PP DKI Jakarta tertanggal 15 November 2020 dengan Nomor 2250/-1.75 yang ditujukan kepada Habib Muhammad Rizieq Bin Hussein selaku Penyelenggara Pernikahan dan FPI selaku Panitia Penyelenggara Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Surat yang ditandatangani Kepala Satpol PP Arifin ini terkait pemberian sanksi denda administratif atas pelanggaran protokol kesehatan.

“Sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jalan Petamburan Ill Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, dan berdasarkan pengamatan kami serta kondisi atas fakta yang terjadi dalam acara tersebut, telah terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yaitu tidak membatasi jumlah tamu undangan sehingga menimbulkan kerumunan,” tulis Arifin dalam surat tersebut.

Kerumunan tersebut, kata Arifin, tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

“Terhadap pelanggaran tersebut, saudara dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 50. Kami berharap kerja sama saudara dalam berbagai kegiatan untuk mematuhi ketentuan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jakarta,” tandas Arifin.

Dalam Surat Satpol Pol PP DKI itu tidak disebutkan pasal dan ayat yang dilanggar Rizieq Syihab dan FPI terhadap kedua pergub tersebut.

Pergub 80 Tahun 2020 merupakan pengganti Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif. Pergub 80 Tahun 2020 ditetapkan Gubernur Anies Baswedan pada 19 Agustus 2020 lalu.

Pergub 80/2020 ini sebenarnya mengatur secara umum kegiatan-kegiatan selama masa PSBB transisi serta dinas-dinas yang bertanggung jawab menetapkan pemberlakuan, penentuan tahapan, dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas pada masa PSBB transisi. Namun, pergub ini tidak mengatur secara detail terkait sanksi terhadap perorangan atau tempat usaha atas pelanggaran ketentuan.

Hanya, Pergub 80 Tahun 2020 mengatur dinas-dinas atau instansi yang berwewenang atau bertanggung jawab memberikan sanksi. Namun, jenis-jenis sanksinya tidak diatur.

Terdapat dua hal yang relevan terhadap sanksi terhadap Rizieq Syihab dan FPI dari Pergub 80 Tahun 2020, yakni pertama, Satpol PP berwewang memberikan sanksi di area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Pergub 80/2020 tersebut.

Kedua, Walikota/Bupati Administrasi berwewenang memberikan sanksi pada tempat ibadah. Poin kedua ini sebenarnya tidak terlalu tepat karena FPI menyelenggarakan kegiatan keagamaan di rumah kediaman Rizieq Syihab, bukan tempat ibadah.

Sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan selama PSBB transisi diatur dengan jelas dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Jika mengacu pada jenis pelanggaran yang disebutkan Satpol PP DKI, “tidak membatasi jumlah tamu undangan sehingga menimbulkan kerumunan”, maka bisa tafsirkan ini sebagai aktivitas di “area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 hurus h Pergub No 79/2020 ini.

Aktivitas di area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 Pergub 79/2020 baik terkait protokol kesehatan, sanksi, dan pelaksana pengenaan sanksinya.

Berikut bunyi Pasal 15
(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
d. mengatur waktu kunjungan;
e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
f. menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; dan
g. melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang.

(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

(3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Kerumunan
Jika Satpol PP DKI memandang kegiatan yang dilakukan Rizieq Syihab (pernikahan anaknya) dan FPI (Maulid Nabi Muhammad SAW) sebagai kegiatan di area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang, maka sanksi terhadap Rizieq Syihab dan FPI sebagai penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan hanyalah sanksi teguran tertulis. Tidak ada sanksi denda terhadap pelanggaran protokol kesehatan di area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang.

Satpol PP DKI juga bisa menilai khusus kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan FPI sebagai kegiatan keagamaan dengan mengacu pada Pasal 10 Pergub 79/2020 ini. Namun, kegiatan keagamaan yang diatur dalam Pasal 10 lebih pada kegiatan keagamaan di tempat ibadah.

Protokol kesehatan dalam kegiatan keagamaan yang diatur dalam Pasal 10 tidak berbeda jauh dengan protokol kesehatan dalam kegiatan yang diatur dalam Pasal 15. Begitu juga sanksi terhadap penyelenggara atau penanggung jawab tempat ibadah hanyalah sanksi teguran tertulis yang diberikan oleh Walikota/Bupati Administrasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Sanksi denda dengan besaran minimal Rp 50 juta diatur dalam Pergub Nomor 79 Tahun 2020 dan diberlakukan untuk tiga pihak berikut ini. Pertama, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat atau protokol kesehatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7).

Kedua, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).

Ketiga, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Jika mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 80 Tahun 2020, maka sanksi seharusnya yang dikenakan kepada Rizieq Syihab dan FPI adalah hanyalah teguran tertulis, bukan denda sebesarnya Rp 50 juta. Dalam konteks ini, Satpol PP DKI Jakarta perlu menjelaskan secara detail dasar hukum pemberian sanksi denda Rp 50 juta kepada Rizieq Syihab sebagai penanggung jawab acara pernikahan dan FPI sebagai penanggung jawab acara Maulid Nabi Muhammad SAW. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *