Wahai KPK, Mana Taringmu?

oleh -52 views

PRAKTIK korupsi masih menjadi salah satu masalah besar yang dialami bangsa dan negara kita Indonesia. Naifnya, pelaku korupsi pun tak berjarak jauh dari kekuasaan. Malah pelakunya akrab dengan kekuasaan. Ada sebuah ungkapan dari Lord Acton yang sangat mashur, “Power tend to corrupt absolute power corrupt absolutely” (Kekuasan cenderung untuk korupsi, kekuasaan absolut cenderung untuk korupsi absolut).

Ungkapan ini relevan dengan realitas yang terjadi, korupsi timbul dan tumbuh pada kekuasaan dan melibatkan para elite Negara yang menduduki jabatan dan kekuasaan negara. Atau paling tidak akrab dengan Legislatif, Eksekuti, dan Yudikatif. Ketiga lembaga ini adalah kekuasaan negara yang rentan dengan korupsi, bahkan sudah mengakar. Istilah fee sangat trend di lembaga tersebut sebagai bahasa komunikasi korupsi. Sehingga sebagian kalangan berpendapat lembaga-lembaga tersebut patut diidiomkan sebagai “kampung maling”.

Kita tentu masih ingat nama Harun Masiku. Eks Caleg PDI Perjuangan yang terjerat kasus dugaan penyuapan kepada eks Ketua KPU Wahyu Setiawan, hingga kini masih misterius keberadaannya. Kalau ditelisik, sejak namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) di KPK pada 17 Januari 2020 lalu, Harun tercatat sudah menjadi buronan selama 300 hari lebih. Terkait hal itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut keberadaan Harun Masiku seakan hilang seperti ditelan bumi dan bisa diduga sengaja disembunyikan. Apalagi pada BAP-nya menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi partai pada kasus ini.

“Sejak KPK memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan (17 Januari 2020), praktis per hari ini genap sudah 300 hari mantan calon anggota legislatif PDIP seakan hilang bak ditelan bumi,” ucap Peneliti ICW Kurnia Ramadhan, sebagaimana dilansir berbagai media online pada Jumat (13/11/2020) lalu.

Menurut Kurnia, lembaga antirasuah tersebut gagal meringkus buronan Harun Masiku. Sebab utamanya adalah melemahnya kemampuan Ketua KPK Firli Bahuri dalam memimpin KPK, terutama dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi. Bahkan dibawah kendali Firli Bahuri KPK malah menjadi lembaga yang tidak lagi disegani oleh para pelaku kejahatan korupsi.

Karena itu, seperti yang dilakukan oleh ICW, kita juga mendesak agar tim satuan tugas yang diberikan kewenangan untuk mengejar buronan Harun Masiku untuk dibubarkan. Bahkan Deputi Penindakan KPK Karyoto segera dievaluasi kinerjanya, bila perlu dicopot dari jabatannya. Karena, ia diberi mandat sebagai penanggung jawab tim Satgas namun gagal menjalankan tugas dengan baik.

Tidak tentang Harun Masiku saja, kita juga memberi sorotan kepada KPK, terkait informasi anggaran untuk mobil dinas pimpinan KPK seperti Ketua KPK menyentuh angka Rp 1,4 miliar, dan untuk Wakil Ketua KPK masing-masing Rp 1 miliar. Jika ditaksir jumlahnya mencapai lebih dari Rp 5 miliar. Sebuah anggaran dengan angka yang sangat fantastis di tengah masa pandemi yang berdampak luas ini.

Sebagai informasi, mobil dinas tak hanya untuk Ketua KPK, lima Dewan Pengawas KPK juga mendapatkan jatah mobil dinas. Satu orang Dewan Pengawas KPK mendapatkan jatah anggaran mobil dinas sebesar Rp 702 juta, angka ini sama seperti dengan enam pejabat eselon I KPK. Sebuah kebijakan yang membuat kita semakin percaya bahwa pejabat negeri ini memang serakah.

Naifnya DPR RI, dalam hal ini melalui Komisi III yang mestinya pro dan sensitif kepada masalah yang menimpa masyarakat luas malah juga sudah menyetuju hal tersebut. Hal ini menunjukan bahwa tabiat dan mental pejabat negeri ini masih terjebak pada upaya mengkayakan diri dan membagi atau merebut pundi-pundi dari APBN atau anggarab negara. Mereka tidak memiliki kepedulian kepada nasib masyarakat yang kehidupannya masih tercekik berbagai masalah.

Apa yang dilakukan KPK dan DPR tentu layak mendapatkan reaksi dari berbagai pihak. Kita salut dengan reaksi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dasarnya dilahirkan dengan semangat pemberantasan korupsi serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Salah satunya tentang nilai kesederhanaan bagi para pejabat di KPK.

Saya sendiri, sebagaimana yang diungkap oleh ICW, mencatat setidaknya terdapat dua momen yang menunjukkan “keserakahan” dari pimpinan KPK era Firli Bahuri ini. Pertama, saat tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji bagi Pimpinan KPK. Kedua, ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobil dinas seharga Rp 1 miliar.

KPK dibawah pimpinan Firli Bahuri memang terlihat ompong dan tak punya nyali besar untuk melakukan tindakan besar dalam penegakan hukum. KPK bahkan terkesan sangat ragu dalam melakukan penindakan atau penegakan hukum. Hampir tak ada kasus besar yang berhasil diungkap. Padahal anggaran untuk KPK pertahunnya sangat fantastis.

Khusus untuk Firli Bahuri dan kawan-kawannya sebagai Pimpinan lembaga antikorupsi alias KPK, mestinya memahami dan peka bahwa Indonesia sedang dilanda wabah Covid-19 yang telah memporak-porandakan kehidupan terutama ekonomi masyarakat. Sehingga tidak etis jika para pejabat malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran rupiah. Tidak elok lembaga penegak hukum malah terkesan terjebak pada pola hidup serakah.

Kita patut bangga kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah memastikan menolak fasilitas mobil dinas. “Kami, Dewas (Dewan Pengawas), punya sikap menolak pemberian mobil dinas tersebut,” kata Tumpak Panggabean, Ketua Dewas KPK pada awak media dalam sebuah forum.

Sebagai warga biasa saya layak bertanya sekaligus menggugat KPK yang dari waktu ke waktu semakin ompong dan tidak tegas. Wahai KPK, sampai di mana upaya kalian dalam mengejar buronan bermasalah Harun Masiku? Mengapa kalian sibuk mengejar mobil baru dan tambahan gaji daripada mengejar politisi PDIP Harun Masiku?

Kalau si Harun Masiku belum bisa ditangkap oleh KPK, mestinya KPK tak usah sibuk kejar kenaikan gaji dan mobil baru. Nanti malah lembaganya tambah rusak dan kinerjanya tambah memalukan. Apalah lagi pada saat masyarakat terdampak oleh virus pandemi: Covid-19, tentu sangat tak layak mengejar kenaikan gaji dan mobil baru.

Saya masih ingat kutipan ungkapan Firli Bahuri pada acara iskusi interaktif dengan Gubernur Se-Indonesia yang bertema “Sinergi dan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” yang disiarkan di kanal Youtube KPK pada Rabu 26 Juni 2020 lalu. Menurut polisi berpangkat Komjen ini ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu (1) memiliki kekuasaan, (2) memiliki kesempatan dan (3) tak memiliki integritas.

Kita sebetulnya sudah mual dan bosan melihat sekaligus mendengar pejabat KPK pamer janji. Kalau KPK berkenan dan serius melawan korupsi, maka silakan benahi kinerja KPK secara keseluruhan. Segera lakukan perombakan struktur di bagian penindakan di internal KPK. Termasuk tim atau SDM di dalamnya, mesti dirombak pula. Supaya mereka tidak terkesan santai dan tak gencar melakukan penindakan. Bahkan agar apa yang disinggung oleh Ketua KPK tersebut tidak malah terjadi di KPK, lembaga yang dia pimpin sendiri.

Pada akhirnya, melawan korupsi mestinya menjadi gerakan masal semua elemen bangsa. Negara terutama lembaga yang berwenang tak boleh terlihat santai dan bertaring ompong. Melawan korupsi adalah melawan ketakutan untuk bersikap tegas. Ini tugas sejarah yang butuh komitmen, konsistensi dan keberanian besar, sebab kita akan menghadapi kekuatan besar yang memiliki akses yang mudah pada kekuasaan. Kalau semua elemen terlibat dan KPK lebih berkomitmen, konsisten dan berani, maka publik tidak terus bertanya begini: wahai KPK, mana taringmu? (*)

Syamsudin Kadir, Penulis buku “Membaca Politik Dari Titik Nol”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *