Doni Monardo Ingatkan Gubernur, Pangdam, Kapolda Se-Indonesia Larang Pengumpulan Massa

oleh -47 views
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (13/4/2020). (Foto: Antara/Aditya Pradana Putra).

JAKARTA-Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo kembali mengingatkan semua gubernur, pangdam, dan kapolda seluruh Indonesia untuk melarang semua bentuk kegiatan pengumpulan massa. Kerumunan dan keramaian selalu berpotensi mengabaikan protokol kesehatan.

“Untuk itu, siapa pun yang punya niat berkunjung ke daerah, membuat acara, dan berpotensi menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan, wajib dilarang. Demi menyelamatkan rakyat kita agar terhindar dari penularan virus Covid-19,” kata Doni kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta, Kamis (19/11/2020).

Sebelumnya, Doni melakukan percakapan via telepon dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Ia menyampaikan, belajar dari kejadian di Jakarta beberapa hari lalu, maka gubernur wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadi pengumpulan massa dalam bentuk acara apa pun di masa mendatang. “Semua kegiatan wajib taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah harga mati,” tegasnya.

Doni berharap para gubernur, pangdam, dan kapolda bisa segera membuat jumpa pers sekaligus menyampaikan ke publik bahwa di masa pandemi masyarakat harus disiplin dan patuh pada protokol kesehatan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapa pun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.

“Bagi yang berniat akan menggelar acara, maka saya ingatkan, tugas kita melakukan pencegahan. Para tokoh, ulama harus menjadi teladan, memberi contoh mencegah agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan,” kata Doni.

Menurutnya, seperti yang terjadi di Jakarta, jika terlambat dicegah dan saat massa sudah berkumpul, maka ketika dibubarkan sangat berpotensi terjadi gesekan.

“Saya minta kepada semua pemimpin di daerah untuk melakukan pencegahan, mengingatkan agar apa yang terjadi di Jakarta minggu lalu tidak terulang di tempat lain, Kalau massa sudah berkumpul dan kita bubarkan maka bisa terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Pasti jatuh korban, maka harus tegas sejak awal agar kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tidak terjadi. Ingat, Covid-19 ini nyata, bukan konspirasi. Yang meninggal di Indonesia sudah lebih 15.000 orang dan dunia lebih 1,5 juta jiwa,” tegas mantan komandan jenderal Komando Pasukan Khusus ini.

Doni juga berjanji akan menelpon satu per satu gubernur, pangdam, dan kapolda di seluruh Indonesia untuk mengingatkan agar benar-benar menjalankan larangan kerumunan massa. “Jika para pemimpin di daerah tegas menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan maka kita sudah melindungi rakyat kita,” ujarnya.

Menurut Doni, percepatan penanganan membutuhkan peran serta semua pihak. Tanpa dukungan kolektif dari masyarakat, rantai penyebaran Covid-19 akan terus terjadi.

“Menghindari kerumunan, salah satunya, menjadi langkah yang nyata untuk memutus rantai penyebaran tersebut. Upaya bersama dalam perubahan perilaku dibutuhkan dalam adaptasi masa pandemi ini. Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tutup Doni. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *