JAKARTA-Tak ada alasan kuat bagi Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan sejumlah menterinya di pos ekonomi pada kabinet kerja jilid II periode mendatang.
“Teguran Presiden Jokowi ke sejumlah kementerian yang kerjanya tidak optimal merupakan indikator adanya perubahan mendasar pada pos ekonomi di kabinet kedua nanti,” kata Direktur Survei and Pollling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (26/9).
Menurutnya, pelemahan rupiah dan defisit neraca perdagangan yang terjadi sudah cukup menjadi catatan penting Jokowi untuk mengevaluasi para menterinya.
“Ekspor dan investasi masih jauh dari target. Belum lagi penerimaan pajak juga tidak maksimal yang berkontribusi terhadap pemangkasan belanja dalam APBN. Ini contoh persoalan yang harus diberi solusi tepat,” sambungnya.
Perombakan menteri juga penting dilakukan jika presiden benar-benar ingin mengubah fokus pembangunan dari infrastruktur ke sumber daya manusia.
Oleh karena itu, kata dia, pergantian figur di pos kementrian ekonomi sangat penting dilakukan, seperti Menteri Koordinator Perekonomian, Perhubungan, BKPM, ESDM, BUMN, ESDM, dan Perdagangan.
“Besar kemumgkinan hanya Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto yang tetap bertahan, bisa di pos kementrian yang sama ataupun berbeda,” tandasnya. (*)
