JAKARTA – Stabilitas politik dalam negeri sejauh ini aman terkendali, walaupun ada dinamika di beberapa daerah, terkait aspirasi politik masyarakat dalam bentuk demonstasi, Karhutla dan lain sebagainya. Penjelasan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Ia juga menuturkan di era saat ini di era teknologi sudah maju, ada cctv dimana-mana mudah untuk mendeteksi pelaku kriminal dan dan tindakan dari kelompok-kelompok tertentu yang berbuat anarkis. Hal tersebut ia sampaikan pada acara Jambore Nasional Kader PKK di Hotel Mercure Ancol Jakarta, kemarin (25/9).
Pemerintahan dalam negeri mulai pusat sampai dengan daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau distrik, desa, kelurahan masih tetap berjalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan berjalan normal.
“Masyarakat jangan mau terprovokasi dengan informasi hoaks, adu domba, memecah belah, menebar kebencian dan sebagainya. Aparat kemananan, Polri, TNI dan Intelijen sudah mengetahui siapa yang bermain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” terang Tjahjo didampingi Kapuspen Kemendagri Bahtiar.
Lebih lanjut, Tjahjo juga dengan tegas menghimbau bahwanya seluruh elemen bangsa menahan diri dan menghentikan setiap tindakan yang melanggar hukum demi menjaga stabilitas politik dalam negeri. “Setop melakukan tindakan melanggar hukum. Negara ini adalah negara demokrasi. Presiden dan Wapres telah terpilih sesuai mekanisme demokrasi, yakni melalui pemilihan umum yang dipilih rakyat secara langsung, secara sah dan konstitusional,” himbaunya.
“Mari kita tegakkan aturan tata negara sesuai konstitusi UUD 1945, Seluruh rakyat Indonesia dipastikan akan melawan kelompok-kelompok yang mau coba-coba menempuh cara-cara yang inkonstitusional,” jelasnya. (fajar)
