JAKARTA- Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBM), meminta agar Provinsi Maluku dihapus dari peta Indonesia. Pernyataan ini, buntut dari ucapan Menkopulhukam Wiranto terkait pengungsi gempa di beberapa wilayah di Maluku yang disebut membebani negara
“Bahwa para pejabat sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila bapak menghapus pulau-pulau Maluku dari peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar tidak perlu mengeluarkan anggaran sebagai beban negara terhadap orang-orang Maluku,” demikian bunyi poin ke 5 dari surat pernyataan tersebut yang dilihat Fajar Indonesia Network (FIN) pada Kamis (10/3/2019).
Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Djamaludin Koedoeboen selaku Ketua Umum.
KKBN menilai, pernyataan Wiranto tidak mencerminkan sebagai pejabat negara dan seorang pembantu Presiden. Sebagai masyarakat Maluku, KKBN merasa dihinakan dengan pernyataan Wiranto tersebut.
“Bahwa pernyataan bapak ini tidak hanya menghina kami, yang dikesankan merepotkan negara, karena kami yang sedang tertimpah masalah telah menjadi biang masalah,” tulisnya.
KKBM merasa selama ini Maluku hanya dianak tirikan oleh Pemerintah Pusat. Mereka menyebutkan, negara kerap tidak hadir dan bersentuhan langsung dengan masyarakat Maluku.
“Bahwa hal ini bukan soal gempa, tetapi dalam banyak hal, negara kerap tidak hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku. Kami sudah sering kecewa. Sebagai contoh paling nyata, ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam , bapak wiranto selaku panglima ABRI (sekarang TNI-red) telah gagal mengembangkan tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteruh,” pungkasnya.
Kepada FIN, Djamaludin mengaku surat pernyataan yang kini telah tersebar di media sosial itu merupakan surat asli yang memang berasal dari KKBM.” Iya jadi kalau melihat ada logo biru, dan bukan foto copy berarti itu asli dari kamu,” tegas Djamaludin via telephone, Kamis (3/10).
Dia juga meminta agar Wiranto bisa membuat klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Wiranto telah mengklarifikasi pernyataan tersebut. Dia membantah sengaja mengeluarkan pernyataan untuk melukai para pengungsi gempa di Ambon, Maluku.
“Tidak ada alasan dan tidak mungkin saya sengaja melukai hati masyarakat Maluku yang sedang terkena musibah,” ucap Wiranto melalui rilisnya, Rabu (2/10/2019).
Wiranto mengatakan, justru dirinya telah mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait guna meringankan para pengungsi yang kini masih bertahan di tenda-tenda darurat.
“Sebaliknya saya mengundang para Menteri terkait yang menangani bencana alam termasuk Kepala BNPB, untuk segera melakukan langkah-langkah cepat guna meringankan beban penderitaan masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Maluku,” ujar Wiranto.
Wiranto menjelaskan, imbauan agar pengungsi untuk kembali ke rumah masing-masing adalah untuk mereka yang rumahnya tidak rusak akibat gempa. Dia mengatakan, berdasarkan data dari BNPB, bahwa banyaknya pengungsi bukan hanya karena rumahnya hancur, tetap karena adanya informasi akan terjadi tsunami. Padahal kata dia, tidak ada lembaga resmi yang memperingatkan hal itu.
“Padahal (sesuai laporan) tak ada badan resmi yang memberi info seperti itu. Oleh karena itu, kesimpulan rapat perlu penjelasan kepada masyarakat tentang keadaan yang sebenarnya dan menghimbau masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing, karena dalam pengungsian pasti akan banyak masalah yang akan dihadapi, baik masalah pendidikan anak-anak juga adanya resiko penyakit yang biasa muncul di pengungsian,” ungkapnya. (fin)
