JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui ada keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat. Namun ia menegaskan keterlibatan itu tak merujuk pada negara tertentu.
“Asing mungkin iya. Bukan negara. Bedakan asing dan negara,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (4/9).
JK menyebut salah satunya adalah keberadaan empat warga negara Australia yang dideportasi lantaran mengikuti unjuk rasa orang asli Papua (OAP) menuntut kemerdekaan Papua di depan Kantor Wali Kota Sorong beberapa waktu lalu.
Namun, Imigrasi Sorong menyatakan empat orang tersebut ditipu oleh warga lokal yang mengatakan bahwa kerusuhan itu merupakan festival budaya.
Selain itu, lanjut JK, ada pula aktivis Papua Merdeka Benny Wenda yang diduga terlibat dalam sejumlah kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
“Benny Wenda di Inggris itu memberi instruksi atau apa, dia kan bukan warga Indonesia tapi sudah warga Inggris. Orang asing juga berarti itu campur tangan [asing],” katanya.
Dugaan keterlibatan pihak asing ini sebelumnya Komisi I DPR RI memastikan akan memanggil Badan Intelijen Negara (BIN) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) terkait dugaan keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan di sejumlah tempat di Papua dan Papua Barat.
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pemerintah perlu segera menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di Papua dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut.
“Kami akan panggil menteri luar negeri untuk bisa menjelaskan permasalahan-permasalahan ini. Karena masalahnya cukup kompleks maka kami akan rapat InsyaAllah pada hari Kamis dengan Panglima TNI, Menhan, Menlu, BIN dan Menkominfo,” kata Abdul Kharis di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal menyebut ada pihak asing yang diduga terlibat dalam upaya provokasi di kerusuhan Papua dan Papua Barat. Namun ia tak mengungkapkan siapa dan dari negara mana pihak asing yang terlibat itu.
Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi Papua yang semakin panas tak terlepas dari kegusaran kelompok poros politik dan bersenjata.
Ia menyebut kelompok yang memperjuangkan Papua merdeka itu cemas dengan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo di Bumi Cenderawasih. (*)
