Kapuspen TNI : Pendampingan mahasiswa dalam berdemonstrasi dilakukan di level komando daerah militer (kodam) karena kewenangan Panglima TNI dalam pengendalian operasi sudah dibagi habis ke satuan bawahdan hanya jika dalam kondisi dibutuhkan oleh Polri. Kewenangan Panglima TNI tidak termasuk kewenangan untuk mengizinkan dan memberikan pengawalan demonstran karena berdasarkan UU No. 9/89, pengawalan demonstrasi adalah kewenangan Polri.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI

=============================================
Kategori : KLARIFIKASI
=============================================

Akun 2019gantipresiden.com (facebook.com/2019GantiPresidencom-123896558392066/) mengunggah sebuah gambar tangkapan layar dari twit akun M Haris (twitter.com/AhmadHaris__) yang berisi narasi sebagai berikut :

“Sudah mulai Memanas..!

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190926064602-20-434115/mahasiswa-minta-dikawal-demo-ke-mabes-tni-arahkan-ke-kodam…

Kapuspen Mabes TNI Mayjen Sisriadi mengatakan bahwa mahasiswa bisa minta bantuan ke kodam jika ingin didampingi saat gelar unjuk rasa. Dia menyebut kewenangan itu sdh bkn lg milik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.”

Sumber :
1. https://perma.cc/2576-BFBM (Arsip) – Sudah dire-twit 1.500 kali saat tangkapan layar diambil.
2. https://perma.cc/W3ZZ-CHPA (Arsip) – Sudah dibagikan 2.111 kali saat tangkapan layar diambil.

=============================================

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, tautan yang dimuat oleh akun twitter M Haris tersebut memang benar artikel dari CNN Indonesia. Namun cara penyampaian atau kesimpulan di narasi di twit itu keliru sehingga mengarah ke tafsir yang salah.

Berikut isi lengkap artikel CNN Indonesia yang berjudul “Mahasiswa Minta Dikawal Demo ke Mabes, TNI Arahkan ke Kodam”

Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Sisriadi mengatakan bahwa pendampingan mahasiswa dalam berdemonstrasi dilakukan di level komando daerah militer (kodam) dan hanya jika dalam kondisi dibutuhkan oleh Polri. Dia menyebut kewenangan itu sudah bukan lagi milik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Diketahui, ratusan mahasiswa menggelar aksi di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur lantaran ingin didampingi berunjuk rasa.

“Kewenangan Panglima dalam pengendalian operasi sudah dibagi habis ke satuan bawah. Mereka seharusnya minta ke tingkat pangdam. Panglima kan sudah dibagi habis kewenangannya kata Sisriadi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (25/9).
Meski demikian, Sisriadi menyatakan kewenangan Panglima TNI tidak termasuk kewenangan untuk mengizinkan dan memberikan pengawalan demonstran, karena berdasarkan UU No. 9/89, pengawalan demonstrasi adalah kewenangan Polri.

Dia lalu menjelaskan bahwa TNI bisa ikut membantu mengamankan aksi demonstrasi jika memang dibutuhkan. Nantinya, itu akan diserahkan di level kodam di daerah yang bersangkutan.

“TNI membantu polisi jika memang tenaga polisi tidak cukup. Prosedurnya begitu. Dan itu sudah pada level di lapangan, dan bukan pada Panglima TNI lagi,” ujarnya.

Sisriadi juga menyatakan bukan berarti TNI ingin ikut dalam kegiatan yang bersifat politik.

“Urusannya diserahkan komandan di bawah dan mereka punya prosedur masing-masing dan itu kan tugas perbantuan,” kata Sisriadi.

Ihwal unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di dekat Mabes TNI, Sisriadi tidak ingin bicara banyak. Dia mengatakan bahwa mahasiswa sudah melakukan itu dengan tertib.

Dia menjelaskan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sedang tidak berada di Jakarta hingga beberapa hari ke depan. Karenanya, keinginan mahasiswa untuk bertemu Hadi tidak akan bisa tercapai.

“Sedang di Palangkaraya mengecek pembuatan titik hujan. Kemarin kan Riau berhasil. Jambi berhasil. Jadi beliau melihat sekarang di Kalteng, nanti lanjut di Kalbar,” ucap Sisriadi.

Ratusan mahasiswa berkumpul di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (25/9). Mereka meminta TNI untuk ikut serta dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR selanjutnya.

Kapolsek Cipayung, Jakarta Timur Kompol Abdul Rasyid mengatakan mahasiswa itu berasal dari Bandung dan Jakarta.

“Meminta dari pihak TNI ke Panglima TNI turun bersama-sama dengan mahasiswa ini untuk melakukan aksi damai [selanjutnya] di Gedung DPR/MPR, supaya pengamanan juga jangan cuma dari kepolisian,” tutur Abdul saat dihubungi, Rabu (25/9).

Ratusan mahasiswa itu berkumpul sejak sore hari. Hingga pukul 19.30 WIB, mereka belum mau membubarkan diri. Abdul mengatakan para mahasiswa tetap ingin bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Keinginan mereka mau ketemu Panglima TNI, tapi belum ada fasilitas dari dalam (Mabes TNI). Sudah negosiasi dengan Mabes TNI tapi mereka tetap mau ketemu hari ini,” tutur Abdul.

Catatan redaksi: Berita diperbarui pada Senin (29/9) pukul 16.25 WIB untuk menambahkan keterangan Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi mengenai kewenangan dalam pengawalan demonstrasi.

=========================

Selain itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan mahasiswa tak berunjuk rasa di depan Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Menurut Sisriadi, pengunjuk rasa berada cukup jauh yaitu sekitar 500 meter dari depan Mabes TNI.

Sisradi menuturkan dirinya sempat berada di kemacetan di jalan menuju tempat kerjanya tersebut. “Saya enggak lihat ada orang rame-rame demo, tapi memang macet. Ya kan karena jalannya sempit juga,” ujar dia saat dihubungi, Rabu, 25 September 2019.

Meski begitu, Sisriadi mengetahui adanya sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di jalanan arah Mabes TNI.

“Kata orang ya 500 meter dari Mabes TNI. Tapi itu artinya mereka pintar, di peraturan kan memang tidak boleh berdemo di depan Mabes TNI,” kata Sisradi.

Sebelumnya, massa yang mengaku sebagai mahasiswa dari sejumlah universitas di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat, menggelar aksi di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Mereka berharap bisa beraudiensi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sisradi pun sudah angkat bicara. TNI tak akan ikut-ikutan dalam aksi demonstrasi tersebut.