JAKARTA- Dua purnawirawan TNI yakni Hendropriyono dan Prabowo Subianto bakal melakukan pertemuan untuk membahas masalah bangsa, termasuk soal Papua. Rencana pertemuan itu disampaikan Hendropriyono seusai menjadi pembicara kunci di ‘Forum Patriotik untuk Papua dan Papua Barat,’ Kamis (5/9).
“Saya juga nanti sore bertemu Pak Prabowo, sama-sama veteran. Saya juga ingin bertemu karena saya juga sangat bangga dan senang beliau sudah bilang bahwa: ‘semua supaya ada di belakang pemerintah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah di Papua sekarang’,” kata Hendropriyono di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (5/9).
Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung di rumah Hendropriyono pukul 19.00 WIB. Sebelumnya, Hendro mengatakan telah bertemu dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
“Kemarin saya ketemu dengan Presiden SBY, beliau juga mendukung langkah-langkah pemerintah dan mengharapkan bahwa seluruh rakyat bersatu padu menyelamatkan hari depan dan nasib bangsa,” ungkap dia.
Menurutnya, saat ini waktu bagi seluruh tokoh bangsa dan pelbagai elemen bersatu. Sebab, kata Hendro, operasi kelompok yang ingin memecah-belah bangsa pun masif.
“Sasaran dari hoaks itu tidak terbatas, karena itu yang melawan juga jangan terbatas. Kita sudah susah sekali bersatu, jangan dengan mudah diceraikan oleh separatis yang dibantu oleh orang asing yang ada di Papua dan di luar negeri yang menggembar-gemborkan isu separatisme,” kata Hendro.
Gejolak di Papua dan Papua Barat bermula dari insiden dugaan rasialisme di Asrama Mahasiswa Papua di Jawa Timur. Aksi protes lantas merebak di sejumlah daerah, terutama di Papua dan Papua Barat.
Dari sejumlah aksi protes itu, beberapa di antaranya berujung ricuh seperti di Sorong, Jayapura, Fakfak dan Jakarta. Fasilitas umum dibakar dan korban pun jatuh baik dari warga sipil ataupun aparat.
Seusai kerusuhan di sejumlah titik tersebut, pemerintah melakukan pembatasan akses internet untuk daerah Papua yang diklaim untuk menghadang hoaks. Hingga Kamis (5/9) hari ini sambungan internet disebut berangsur dipulihkan.
Pemerintah juga membatasi warga negara asing (WNA) memasuki Papua setelah mencuat dugaan keterlibatan pihak asing dalam gejolak di Bumi Cenderawasih. (*)
