JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menerima 61 tokoh yang merupakan representasi masyarakat Papua dan Papua Barat, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9) siang.
Kepala BIN Budi Gunawan dalam laporannya mengatakan, tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat yang hadir itu berjumlah 61 orang, yang mewakili komponen tokoh adat, gereja, organisasi, akademisi, mahasiswa, wanita, dan pemuda.
“Para tokoh ini telah hadir di Jakarta sejak 6 September lalu untuk menyampaikan aspirasi yang terkait dengan bagaimana memajukan Papua dan meningkatkan kesejahterannya menjadi lebih baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Budi.
Sementara pemimpin rombongan tokoh Papua, Abisai Rollo, mengatakan kedatangannya ke Istana untuk menyampaikan harapan, kecemasan, dan kebutuhan serta beberapa pemikiran ke depan untuk tanah Papua yang lebih baik dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Saya asli Kota Jayapura, dan kita Indonesia. Kita NKRI harga mati. Untuk sosok Benny Wenda, saya sendiri tidak pernah mengenal beliau,” kata Abisai usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/9).
Abisai menjadi ketua rombongan perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat yang bertemu Jokowi hari ini. Abisai juga merupakan Ketua DPRD Kota Jayapura, Papua.
Politikus Golkar itu sempat menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Kota Jayapura dalam Pilpres 2019.
Abisai menyatakan Benny tak punya hak untuk mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Tanah Papua. Ia menegaskan bahwa Papua bagian dari wilayah Indonesia.
“Sehingga beliau tidak punya hak untuk mengatur NKRI dan tidak punya hak untuk mengatur tanah Papua. Karena tanah Papua bagian dari NKRI,” ujarnya.
Menurut Abisai, fokus pada sumber daya manusia karena Papua disebut daerah kaya dengan sumber daya alam namun tidak sebanding dengan jumlah dan kualitas sember daya manusia orang asli Papua yang mampu memanfaatkan sumber daya alam ini.
Abisai lalu menyampaikan 10 poin permintaan untuk masyarakat Papua-Papua Barat, yang di antaranya berisi tentang pemekaran daerah di Papua dan Papua Barat, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi pelajar/mahasiswa Papua, hingga permintaan pembangunan Istana Presiden di Papua.
10 aspirasi dan tuntutan itu dibacakan ketua rombongan yang sekaligus Ketua DPRD Jayapura, Abisai Rollo.
Pertama, meminta Presiden membentuk lima wilayah adat di provinsi Papua dan Papua Barat.
Kedua, pembentukan badan nasional urusan tanah Papua.
Ketiga, penempatan pejabat-pejabar eselon satu dan dua di kementerian dan LPMK.
Keempat, pembangunan asrama nusantara di seluruh tempat studi sehingga menjamin keamanan mahasiswa Papua.
Kelima, menjamin keamanan mahasiswa asal Papua yang tengah menuntut ilmu di luar Papua.
Keenam, mengusulkan revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua dalam Prolegnas 2020.
Ketujuh, menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN Honorer di tanah Papua.
Kedelapan, menunutut percepatan Palapa Ring Timur Papua.
Kesembilan, segera membuat dan mengesahkan lembaga adat untuk perempuan dan anak Papua.
“Terakhir yang kesepuluh, membangun Istana Presiden di Papua di Kota Jayapura. Saya berkenan dengan pesan almarhum Sukarno,” kata Abisai.
Untuk poin terakhir ini, masyarakat Papua bahkan bersedia menyumbangkan 10 herktar lahan.
“Maka saya menyumbangkan lahan 10 hektar untuk dibangun Istana Kepresidenan RI. Sehingga perjalanan ke Papua, berubah dari berkunjung menjadi berkantor,” ujar Abisai. (*)_
(*)
